Paradigma Bioskop di Banda Aceh

Saya hobi nonton, diwaktu senggang aktifitas saya habiskan untuk menonton film online baik di youtube maupun website yang menyediakan film film terbaru, sayang nya baru baru ini webiste film tersebut banyak yang sudah di blokir oleh pemerintah mungkin atas alasan hak cipta dan komersial, dengan demikian saya mulai beralih ke youtube untuk melihat film film berkualitas yang sudah dilauching beberapa tahun lalu, jangan harap ada film terbaru di youtube, karena tentunya film terbaru hanya dimiliki oleh bioskop dan saat ini Banda Aceh masih dilarang adanya bioskop.

Perasaan kesal kadang kadang menyelimuti pikiran saya, karena sampai saat ini jika ingin nonton film terbaru maka tempat paling dekatnya adalah Medan yang jarak tempuh berkisar 600km dan menghabiskan banyak anggaran serta waktu yang kita sita tidak sedikit pula. Bagi masyarakat mapan ini tidak menjadi persoalan, bisa setiap bulannya menghabiskan uang dan liburannya ke Medan sambil menonton atau apalah itu, begitulah budaya baru masyarakat Aceh, setiap akhir pekan terpaksa berlibur ke provinsi tetangga karena pemerintah yang tak mampu menyediakan tempat liburan bagi warganya, apalagi bagi yang hoby menonton, tentu untuk menikmati film film terbaru harus ke Medan atau tempat lainnya.

Sebagian masyarakat seperti warga Banda Aceh, bioskop di anggap sebagai tempat maksiat, maka saya juga menganggap betapa mesum nya pemikiran orang tersebut karena telah menganggap bioskop sebagai tempat maksiat, karena jelas fungsi keberadaan bioskop adalah sebagai sarana penayangan film atau unit usaha hiburan yang didalamnya terdapat seni kreatifitas atas karya orang. Jadi jika ada yang merubah fungsi bioskop sebagai tempat maksiat, maka tak seharusnya pemerintah menghukum semua warga untuk tak memiliki hak menonton bioskop di Banda Aceh.

Jika kemudian pemerintah menganggap bahwa benar bioskop sebagai tempat maksiat, maka pemerintah telah gagal paham terhadap fungsi dari sesuatu hal. Pemerintahan yang benar adalah pemerintah yang memahami dan tidak menghilangkan sesuatu hal atas fungsi dasarnya. Seharusnya pemerintah hadir untuk memastikan terpenuhi nya hak hak warga dan juga memastikan segala sesuatu, warga menggunakan sesuai fungsinya, jika kemudian ada oknum yang memanfaatkan bioskop sebagai tempat maksiat, maka disinilah kehadiran pemerintah untuk menerapkan peraturan agar warga terhindar dari perilaku maksiat, bukan malah meniadakan bioskop dan membenarkan bahwa bioskop adalah tempat maksiat.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh mahasiwa Unsyiah berjudul "Perkembangan Bioskop di Banda Aceh (1930-2004). Dijelaskan, Aceh sendiri pada tahun 1900-1936 tercatat ada beberapa bioskop yang cukup berkembang seperti Bioscoop di Bireuen, kemudian ada Bioscoop di Langsa, Tiong Wha Bioscoop di Lhokseumawe, dan Sabang Bioscoop di Sabang, Gemeente Bioscoop di Sigli. Di kota Banda Aceh sendiri, bioskop kala itu cukup banyak yaitu sekitar 9 bioskop yang telah berdiri sejak tahun 1930 sampai tahun 2004.

Dicermati dalam perkembangan bioskop masa lalu dan saat ini, dapat disebutkan bahwa terjadinya kemunduran kita sebagai masyarakat dalam etika berpikir. Era sekarang, segala sesuatu hal dikait-kaitkan dengan maksiat, padahal maksiat dapat terjadi dimana saja, sekalipun ditempat paling suci dan hal ini nyata terjadi termasuk di Banda Aceh. Pemerintah juga menjadikan alasan maksiat untuk menghambat hak-hak warga, padahal fungsi kehadiran pemerintah adalah memastikan terjaminnya fasilitas dan memastikan hal tersebut digunakan sebagaimana fungsi dasarnya.

Penegakan syariat Islam juga tidak seharusnya dijadikan dasar tidak boleh nya berkembang sebuah peradaban modern manusia, karena masyarakat bersyariat pada dasarnya memahami betul makna dan fungsi segala sesuatunya, seperti mesjid adalah tempat ibadah, bioskop adalah tempat menonton, pantai adalah tempat liburan, hotel adalah tempat menginap, bukan menyalahkan fungsi dasarnya dan memanfaatkan itu untuk perbuatan maksiat.

Mudah-mudahan siapapun Walikota Banda Aceh terpilih kedepan, tidak melarang hadirnya bioskop di Banda Aceh atas dasar tempat maksiat, karena pastinya Pemimpin Kota Banda Aceh tidak se mesum itu cara berpikir.