Syair DPR Aceh Untuk Gubernur ?

Salah satu syair yang dibacakan oleh Ketua Fraksi Partai Aceh Kausar, pada sidang paripurna DPR Aceh pada sore tanggal 31 Januari 2015 adalah bentuk dari realita, dimana antara Gubernur dan DPR Aceh saat ini berjalan tidak harmonis.

"Lipe urum katak mengikot janyi, katak berlaillah wan tunah kemili, anakni kedeh bala bili, tanok nakang cungkah cangkih, sana si boboh udang bongkok kin tengku kali, anak ni tikus musesepi”

Jika diterjemahkan syair ini berarti ular dan katak mengikat janji, katak berlaillah di paya Kemili, anak monyet sudah dibikin pusing, tanduk rusa yang bercabang, mengapa menempatkan udang bungkuk menjadi pemimpin anak tikus yang banyak.

Tidak harmonisnya DPR Aceh dengan Gubernur diantara lain adalah menyangkut masalah pembahasan APBA tahun 2015 dan minimnya dukungan Fraksi Partai Aceh terhadap Gubernur. Tidak adanya dukungan itu terbaca pada saat Gubernur mengajukan KUA-PPAS ke DPR Aceh namun para DPR Aceh banyak penganggaran yang tidak disetujui, tapi Gubernur tetap ngotot untuk memasukkan anggaran tersebut dan mengotak atik pada RKA (Rencana Kerja dan Anggaran).

Permasalahan itu merupakan puncak dari kejadian ketidakpuasan Partai Aceh terhadap Gubernur selama ia menjabat, kemudian Gubernur dengan Wakil Gubernur sudah lama berjalan masing masing, hambatan pembangunan pun berdampak pada masyarakat aceh.

Sekelompok masyarakat bahkan pernah melakukan aksi beberapa kali menuntut mundurnya Gubernur, bahkan disinyalir aksi tersebut di arahkan oleh orang orang Partai Aceh sendiri untuk menuntut Gubernur.

Awal dari permasalahan diduga bahwa Gubernur terlalu mementingkan lingkungan keluarga dibandingkan kepentingan Partai Aceh, permasalahan ini bahkan merambas pada berkurangnya kewenangan Wakil Gubernur dalam pemerintahan, bahkan para Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang menjabat saat ini dihubung-hubungkan memiliki hubungan kerabat dengan Gubernur, meski Gubernur sendiri membantah akan hal itu.

Tapi Gubernur tidak dapat menghindari kenyataan itu, bahwa memang banyak keluarganya saat ini memiliki posisi penting dalam struktur pemerintahannya, salah satunya di  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh. Salah satu yang menjadi perhatian media dan masyarakat pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS), Gubernur mengajukan anggaran untuk PT. Investasi Aceh sebanyak 125Milyar, (PT. Investasi Aceh merupakan pengembangan dari PDPA atau Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh). Namun para anggota DPR Aceh menolak memberikan anggaran sebanyak 125Milyar kepada PT. Investasi Aceh tersebut, penolakan tersebut anggota DPR Aceh beralasan bahwa manajemen perusahaan itu saat ini tidak baik dan mereka meminta para direksinya untuk diganti terlebih dahulu dengan melalui tahapan fit and proper test agar pengelolaan perusahaan menjadi professional. PT. Investasi Aceh merupakan perusahaan yang saat ini pada posisi strategis diisi oleh kerabat Gubernur.

Kemelut yang terjadi antara Gubernur dan Wakil Gubernur pun kini kian terhendus kepublik, bahkan telah menjadi konsumsi publik, apalagi disambung oleh berbagai pernyataan Anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh di berbagai media yang dominan menghajar Gubernur akan berbagai kebijakannya, tapi sebaliknya terjadi pada Wakil Gubernur yang kian aman dan nyaman pada posisinya, bahkan jarang dan hampir tidak sama sekali dikritisi oleh DPR Aceh.

Meski banyak masyarakat yang menyayangkan kondisi ini terjadi, tapi kemelut antara Gubernur dan Wakil Gubernur belum juga berakhir sampai saat ini, bahkan saat ini terlihat semakin vulgar, perang dingin antara Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung oleh Anggota DPR Aceh Fraksi Partai Aceh akan semakin seru. Kemudian dari perang itu siapa yang dirugikan ?

Melihat kondisi para elite GAM saat ini yang sedang berada pada tampuk kekuasaan, jujur saya sangat, sangat dan sangat membenarkan pernyataan Mantan juru runding GAM pada masa COHA, Tgk Nasruddin bin Ahmad yang kerap disapa Tgk Nas pada forum Fokus Grup Diskusi bertema Inclusive Peacebuilding and Political Transformation: Experiences and Lessons Learned from Aceh and Asia yang diselenggarakan Berghof Foundation di Hotel Hermes Palace, Jumat 30 Januari 2015 lalu “Perubahan yang paling dirasakan pascadamai adalah semakin terangnya mantan elite GAM di pemerintahan terjebak dalam politik kekuasaan. Apa yang terjadi sekarang kita terjebak dalam praktik kekuasaan. Kita seolah telah ‘MEMBUNUH IBU’ kita sendiri”