Jokowi Dan Jusuf Kalla Paling Aceh

Dari dua pasangan yang bertarung dalam pilpres kali ini (Prabowo Subianto – Hatta Rajasa vs Joko Widodo – Jusuf Kalla) hanya Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang punya nilai historis (mengenal) dengan Aceh (paling Aceh). Joko Widodo misalnya beliau pernah tinggal di Aceh kurang lebih selama 2 tahun dengan bekerja di salah satu BUMN di Aceh bahkan Jokowi dapat berbahasa Aceh.

Sedangkan Jusuf Kalla dikenal sebagai tokoh perdamaian di Aceh, yang kini telah dirasakan oleh masyarakat Aceh. Bahkan Jusuf Kalla dikenal publik dekat dengan Almarhum Hasan Tiro kemudian juga jika Pemerintah Aceh memiliki masalah dengan Pemerintah Pusat, salah satu tokoh yang akan ditemui untuk menyelesaikan permasalahan Aceh yaitu Jusuf Kalla.

Jikapun hari ini masyarakat lebih memilih orang yang tidak punya nilai histori dengan Aceh, berarti itu pilihan. Artinya Masyarakat Aceh lupa terhadap jasa seseorang.

Kemudian jika ada hari ini isu yang dikembangkan, bahwa Joko Widodo sebagai capres yang dikendalikan oleh Megawati, saya rasa sebuah isu yang tidak perspektif. Karena kita dapat melihat bagaimana kepemimpinannya di Solo dan DKI Jakarta tidak ada suatu kebijakan yang bersifat pesanan Megawati. Semua perannya sebagai Walikota maupun Gubernur diperankan secara tegas dan sesuai dengan visi dan misinya ketika menjabat.

Kenapa tidak ada yang mencari tau siapa Hasyim Djojohadikusumo, bukankah dia adiknya Prabowo yang mondar mandir Indonesia-Amerika, memiliki segudang perusahaan di Aceh, bukankah dia actor utama dalam Pencapresan Prabowo ?  biar public yang menilai dengan cermat.

Prabowo kala Jokowi masih menjabat sebagai Walikota solo, Prabowo lah yang memaksa Jokowi untuk ke Jakarta mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI, bahkan kala itu tahun 2012 Prabowo secara tegas mengatakan

“Jokowi Pemimpin yang membela kepentingan rakyat, bersih dan transparan”  (Prabowo)

yang kemudian juga di ia kan oleh Fadli Zon

“Kita butuh pemimpin bersih, jujur dan melayani. Dari pilihan yang ada hanya Jokowi yang terbaik” (Fadli Zon)

Jika hari ini Prabowo dan Fadli Zon mengatakan Jokowi tidak bersih, tidak jujur dan lain lain itu karena kepentingan politik yang berbeda, tidak lagi pada satu koalisi sehingga hal hal yang jelek mereka katakan, public juga tidak lupa bahwa sebelum pileg Gerindra telah berusaha mendekati Jokowi untuk di Cawapreskan bersama Prabowo.

Masyarakat Aceh tidak boleh latah hanya melihat dari sikap Partai Aceh yang lebih memilih berafiliasi dengan Prabowo ketimbang dengan Jusuf Kalla, tentunya afiliasi ini ada, karena kepentingan antar Partai Politik yang sampai saat ini belum dijelaskan secara terbuka, mengapa partai Aceh berkoalisi dengan Gerindra maupun Prabowo.

Kemudian partai Aceh tidak bisa menjustifikasi bahwa jika Joko Widodo dan Jusuf Kalla menang sebagai Presiden tidak akan mempertahankan MoU Helsinky, melihat Wakil Presiden adalah Jusuf Kalla yang merupakan tokoh central dalam melakukan proses perdamaian di Aceh, jika kemudian Partai Aceh melakukan hal itu berarti itu merupakan strategi politik untuk menjatuhkan lawan.

Selama ini publik tahu, bahwa baik Gerindra maupun Prabowo tidak terlibat maupun mempertahankan proses perdamaian dan MoU hesilnky, tapi Jusuf Kalla berperan central dalam proses perdamaian yang tidak mungkin dia hancurkan.

Publik juga tahu bagaimana Jusuf Kalla memperhatikan Aceh ketika gejolak konflik muncul antara Aceh dan Pusat pasca penetapan bendera Aceh, kala itu pejabat public Aceh yang merupakan tokoh tokoh GAM datang menemui Jusuf Kalla meskipun kala itu Jusuf Kalla bukan bagian dari pemerintahan.