Pembantaian Gaya Baru Ala Hitler Aceh

Masyarakat Indonesia tidak lama lagi akan melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan itu, meski dibungkus dengan nama pesta rakyat tapi sebenarnya perebutan kekuasaan elit politik kata yang paling tepat untuk kita sebutkan dan pelaksanaannya pun memakan waktu, tenaga, bahkan korban jiwa. Aceh misalnya pada tahun 2014 ini sebagai tahun yang panas akan suhu politik berapa banyak sudah korban, baik itu kekerasan fisik, pembakaran gedung dan kehilangan nyawa. Ditingkat pejabat kelas tinggi pun hanya mampu memberikan pernyataan lewat media, misalnya Gubernur Aceh yang beberapa kali menyampaikan imbauannya untuk menjaga perdamaian dan saling menghargai antar sesama pendukung partai, agar kekerasan dan perusakan dapat dihindari. 

Kemudian seperti Kapolda Aceh baik yang lama maupun yang baru dibeberapa kesempatan pun menyampaikan akan segera menangkap dan mengejar pelaku serta mengusut tuntas segala tindakan yang bersifat politis itu. Tapi faktanya mulai tahun 2009, 2012 dan saat ini 2014 setiap pelaksanaan pemilihan legislatif maupun ekskutif, tindakan kekerasan yang bersifat politis itu tidak semua terungkap, bahkan banyak kasus yang kemudian menghilang dan seperti dihilangkan pengungkapannya.

Pada tahun 2014 ini sederetan peristiwa kekerasan terjadi, belum lama suasana mencekam terjadi di Takengon, ratusan simpatisan salah satu partai turun ke Takengon untuk mencari seseorang yang di anggap sebagai provokator, akibat sebelumnya ada terjadi pengrusakan kantor partai tersebut, disini kita melihat bagaimana kekuasaan elit hukum lumpuh, penegak hukum yang seharusnya bertindak untuk melerai aksi aksi tersebut melempem, lemah syahwat, bahkan ketika aksi balas dendam oleh simpatisan partai itu pun, para penegak hukum lagi lagi terdiam lesu tak bisa berbuat apa apa.

Sederetan kasus kekerasan yang bermuatan politis tersebut memang terkesan ada pembiaran yang dilakukan oleh para Polisi dan TNI, sehingga aksi kekerasan itu terjadi berulang ulang. Pihak pelaksana pemilu pun seperti menutup mata atas sederetan kejadian kejadian itu yang jelas jelas dilakukan oleh simpatisan partai tertentu, sampai saat ini kita tidak melihat secuil peringatan dari pelaksana pemilu untuk menghentikan segala bentuk penghakiman sendiri, tapi lihat bagaimana ketika salah satu partai nasional yaitu PKS menghadirkan banyak anak anak pada kampanye perdanannya di Gelora Bung Karno, media massa baik lokal dan nasional bahkan komisi perlindungan anak heboh mengecam atas kampanye tersebut sehingga ada pihak pihak yang meminta PKS didiskualifikasikan dari peserta pemilu, padahal mereka hanya menghadirkan anak anak dan tidak satupun anak anak tersebut yang meninggal akibat hadir di Gelora Bung Karno, tapi lihat perlakuan para simpatisan partai lokal di Aceh, berapa banyak sudah korban akibat main hakim sendiri itu.

Tidak adanya tindakan tegas terhadap para simpatisan maupun partai yang melakukan kekerasan maka kejadian tersebut selalu berulang ulang, belum lagi selesai masalah di Takengon, kekerasan kembali terjadi di Aceh Utara, arogansi para partai lokal itu tentu mencoreng nama baik Aceh, seolah Aceh terkesan sebuah daerah yang hanya memperebutkan kekuasaan, apalagi kekerasan yang dilakukan dominannya oleh para mantan GAM itu, kemudian muncul opini di masyarakat bahwa mantan GAM itu sebenarnya hanya merebut kekuasaan, bukan memperjuangkan martabat bangsa Aceh.

Pembantaian gaya baru itu tentu mengundang sederetan pertanyaan dikalangan masyarakat, misalnya dari pihak LSM yang mengatakan "ada yang bermain di Aceh" seolah olah kata tersebut memunculkan banyak spekulasi di masyarakat seperti kehadiran orang ketiga yang sengaja memunculkan konflik baru di Aceh, tapi apakah benar bahwa memang sederetan kasus kasus yang terjadi di Aceh itu dilakukan untuk kepentingan tertentu atau memang di ciptakan untuk kepentingan politik tertentu "politik adu domba". 

Kemudian pernyataan Pangdam beberapa waktu lalu dalam pertemuannya di Serambi Indonesia tentang "sikit sikit lex spesialis", saya memang tidak mengetahui maksud dari pernyataan Pangdam itu, seharusnya seorang Pangdam tidak layak mengeluarkan pernyataan tersebut, karena bagi masyarakat seperti saya dan lainnya tentu memunculkan berbagai spekulasi tentang pembiyaran yang dilakukan selama ini dengan pernyataan tersebut, belum lagi adanya dugaan penyewaan senjata yang dilakukan oleh oknum TNI untuk kemudian digunakan menembak posko Partai Nasdem di Aceh Utara.

Saya sebagai orang awam bukan dari kalangan TNI menyadari bahwa tidak mungkin seorang prajurit TNI serta merta memberi senjatanya disewakan kepada oknum tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan, apalagi kejahatan yang akhirnya bermuatan politis. Saya dapat menebak bahwa tidak seperti itu kronologis sebenarnya, tapi pasti ada peristiwa lain yang dimainkan oleh orang orang tertentu di Aceh ini.

Apakah kemudian ini yang disebut sebut dengan pembantaian gaya baru, yang dimainkan oleh para elite elite, tidak cukupkah ratusan tahun darah Aceh berceceran, apakah Aceh diciptakan sebagai bangsa untuk dibantai oleh kepentingan kepentingan elite, jika begitu ambil saja Aceh ini, tapi berikan kami sebuah negeri yang tidak ingin kau kuasai, agar kami bisa hidup tenang meski tak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kami tidak ingin tanah yang memiliki sumber daya alam melimpah ini akhirnya membuat kami menderita karena pertempuran elit terus saja dimainkan di Aceh, agar kami rakyat kecil ini tidak bisa tenang untuk hidup.