Media Bayaran

Media dalam komunikasi berasal dari kata "mediasi" karena mereka hadir di antara pemirsa dan lingkungan. Istilah ini sering digunakan untuk menyebutkan media massa, begitulah penjelasan dari wikipedia. Kemudian wikipedia juga menjelaskan tentang kebebasan media adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan berita tanpa adanya perlakuan atau sensor dari pemerintah.

Ditengah kebebasan media yang diberikan secara lebih luas oleh pemerintah sejak jatuhnya rezim orde baru, banyak orang yang mencoba mengambil keuntungan dalam hal kebebasan tersebut, keuntungan yang di ambil berbagai macam mulai dari keuntungan bisnis dan politik untuk menggiring opini publik ke arah tertentu dengan jasa bayaran tanpa harus mengedepankan fakta dan independensi media, sehingga “Media Bayaran” menjadi  istilah umum yang di ungkapkan oleh berbagai pihak yang tidak puas dengan pemberitaan dengan fakta yang sebenarnya.

Sebut saja misalnya kejadian kasus kasus tertentu, kemudian ada pihak yang membayar media untuk menggiring opini publik ke arah kasus tersebut sehingga mengubah stigma berpikir masyarakat, padahal penyampaian media tersebut tidak dijamin kebenarannya. Apalagi banyak media yang dikuasai oleh politisi dan pengusaha sehingga membuat media bungkam dibeberapa kasus kasus tertentu dan blak blakan juga di kasus kasus tertentu, semuanya di atur menurut kepentingan kepemilikan media dan “siapa yang bayar”.

Siapa siapa saja pemilik media nasional di indonesia, dalam hal ini coba kita ungkapkan media media besar yang diperhitungkan pengaruhnya terhadap penciptaan opini publik. Dia adalah Hary Tanoesudibjo raja media yang hampir menguasai rata rata media besar di Indonesia seperti RCTI, MNC, Global TV, Okezone dll yang saat ini menjadi Ketua Pembina Partai Hanura, kemudian Jacob Oetama pemilik Kompas yang merupakan media terbesar di Indonesia, Dahlan Iskan pemilik jawa pos, tempo, JPNN dll seorang Menteri yang saat ini menjadi peserta konvensi partai demokrat,  Surya Paloh pemilik Metro TV dll yang merupakan pendiri partai Nasdem dan merangkap sebagai ketua umum, Chairul Tanjung pemilik Trans Corporation didalamnya ada Trans TV, TV7 dll , Aburizal Bakrie pemilik TV One, ANTV, Vivanews dll yang saat ini menjabat sebagai ketua umum partai Golkar dan juga mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2014 ini.

Pengaruh media terhadap pengiringan opini publik memang sangat disadari oleh para politisi dan pengusaha pengusaha, untuk memuluskan keinginannya seorang pengusaha dan politisi haruslah memiliki media, seperti apa yang pernah di ungkapkan oleh Sekjen PPP M Romahurmuziy pada Rakernas Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia di hotel Sultan Jakarta rabu 1/3/2014 "Ingin kuasai Indonesia, kuasai media. Itulah kuncinya" diberitakan oleh tribunnews.com.

Setiap pengusaha dan politisi selalu berlomba lomba untuk menjadi patnernya media, bahkan wartawan peliharaan pun menjamur dikalangan politisi dan pengusaha, akibatnya yang terjadi adalah kebebasan pers yang diberikan oleh pemerintah kepada media disalah gunakan, independensi media semakin hari semakin diragukan, belum lagi banyak lahir media media abal-abalan yang biasanya hanya mengandalkan berita copy paste dan berita bayaran atau media provokasi yang bersifat politis untuk menjatuhkan lawan lawan tertentu.

Lalu sampai kapan pemerintah membiarkan media menjadi alat politik praktis, bukankah pengiringan opini publik yang tidak berdasarkan fakta dan idependensi adalah sebuah kebohongan dan pembodohan publik yang dilakukan secara terang terangan.