Perang Cumbok, Fase Kemerdekaan Sejati Rakyat Aceh

GAUNG kemerdekaan Republik Indonesia menggelora dimana-mana. Rakyat Aceh menyambut gembira setelah penantian lama yang dicita-citakan. Pekik Merdeka terdengar hingga ke pelosok perkampungan. Bendera Merah Putih berkibar dengan gagahnya. Sang saka kian mempesona tatkala angin bertiup mengibasnya. Penjajah Jepang hengkang, kolonial Belanda pun telah lama menghilang. Aceh bebas, rakyatnya kini merdeka.

Tapi, kegembiraan rakyat Aceh ini disambut dingin oleh raja-raja kecil aliasUleebalang. Penguasa feodal yang telah lama mendapatkan keistimewaan semasa kolonial Belanda masih mencengkeram. Mereka was-was dengan apa yang sedang terjadi. Khawatir atas kekuasaan absolutnya yang segera akan berakhir. Sikap tidak senang terhadap realita kemerdekaan Indonesia dari Belanda, jelas-jelas diperlihatkan oleh penguasa feodal, yang sebagian besar pro kolonial. Salah satunya datang dari Teuku Muhammad Daud Cumbok atau juga disebut Teuku Daud Cumbok. Rakyat Aceh masa itu menyebutnya sebagai ampon/pon (panggilanuntuk Teuku) Cumbok.

Teuku Daud Cumbok adalah Zelfbestuurder van Cumbok (setingkat Bupati), yang pusat kekuasaannya berada di Lameulo (sekarang Kota Bakti), Pidie.

Pada tanggal 10 Desember 1945, para Uleebalang mengadakan rapat konsolidasi di Lueng Putu (Pidie Jaya), tepatnya di rumah milik Teuku Laksamana Umar (M. Nur El Ibrahimy, 2001: 121).

Pasca rapat yang dilaksanakan oleh para Uleebalang di Lueng Putu, untuk mewujudkan implementasi hasil keuputusan rapat, Teuku Daud Cumbok memulai perang yang dikemudian hari dikenal sebagai perang Cumbok, Revolusi Sosial atau Revolusi Desember. Perang ini menelan korban jiwa sekitar 1.500 orang (Balipost, 20/05/2003).

SEKILAS TENTANG SISTEM FEODALISME ULEEBALANG

Bila kita hendak menelusuri siapakah Uleebalang dalam sejarah Aceh? Maka, penjelasannya tidak akan cukup dituliskan dalam artikel yang singkat ini. Tapi, mengapa mereka akhirnya berseteru dengan ulama dan rakyat Aceh? Semuanya berawal setelah Kesultanan Aceh Darussalam dihapus oleh Belanda. Dikarenakan sebagian besar Uleebalang memilih menjadi partner kolonial Belanda, maka posisi istimewa akhirnya diberikan oleh penjajah kepada penguasa feodal ini. Raja-raja kecil alias Uleebalang ini pun, lebih memilih melayani kolonial Belanda ketimbang rakyat Aceh.

Dalam buku karya seorang penasehat kolonial Belanda untuk urusan pribumi dan golongan Arab, dr. R. A. Kern, yang berjudul Onderzoek Atjeh-Moorden(Pemeriksaan Pembunuhan-Pembunuhan di Aceh), menjelaskan sebab Uleebalangmenjadi ’mesin penghisap darah’ rakyat Aceh. Kern jelas-jelas menyebut Snouck Hurgronje sebagai biang keladinya. Menurut dr. Kern, Snouck lah yang mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia (kini Jakarta) agar posisi Uleebalang dan penguasa feodal lainnya yang menentang ulama diperkuat. Padahal secara sosial, Ulama lebih dekat dengan rakyat Aceh daripada penguasa feodal (Uleebalang). Konflik Ulama dan Uleebalang memang telah dimulai semenjak sebagian dariraja-raja kecil ini bekerjasama dengan kolonial Belanda. Diawali dengan pengkhianatan Teuku Nek Meuraxa dan makin meruncing paska berakhirnya Kesultanan Aceh Darussalam setelah jatuhnya Sultan terakhir Aceh, Muhammad Daud Syah. Berlangsung, antara tahun 1903 – 1946.

Kern menyebutkan kekuasaan Uleebalang mulai diperkuat setelah perang. Secara ekonomis, mereka memperoleh lebih banyak kekuasaan karena menjadi pemimpin perusahaan-perusahaan bisnis dan bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha Barat yang bergerak dibidang perkebunan atau pertambangan.

Bahkan Uleebalang berperan dalam berbagai aturan sosial. Antara lain, Peradilan, Hukum Perkawinan, pemberian beasiswa, dan lain-lain. Hingga posisi Uleebalangmenjadi kebal hukum karena tidak ada perangkat yang dapat menggugat mereka. Akibat kekuasaan feodalistik ini, rakyat Aceh tidak memiliki perlindungan hingga menjadi pasif. (Kawilarang, 2008: 146)

PERANG CUMBOK BERKOBAR

Pada malam tanggal 10 Desember 1945, sebagai realisasi keputusan Lueng Putu, Teuku Daud Cumbok mengambil inisiatif untuk menghukum tokoh-tokoh Pemuda Republik Indonesia (PRI) dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), dengan menyerang 4 rumah dan toko-toko yang dijadikan tempat berkumpul. Meskipun, penghuninya telah terlebih dahulu menghindar.

Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA adalah organisasi yang menjadi wadah berhimpunnya sebagian besar para Ulama di Aceh. Pembentukannya berawal dari Rapat Besar di Matang Geulumpang Dua (Bireuen), pada tanggal 5 Mei 1939, dengan Teungku Muhammad Daud Beureu’eh sebagai pemimpinnya setelah melalui proses pemilihan.

Kemudian, pada pukul 5 sore 11 Desember 1945, atas desakan Teuku Daud Cumbok, Uleebalang Samaindra (Teuku Mak Ali) melakukan gempuran hebat terhadap Gampong Garot (Pidie), yang menjadi markas gerakan rakyat melawan Cumbok.

Pada tanggal 20 Desember 1945, komplotan Cumbok melakukan aksi pembakaran madrasah (sekolah agama) di Titeue (Pidie) dan Kantor Kehakiman di beberapa tempat.

Terdorong oleh tindakan-tindakan Cumbok yang telah melampaui batas-batas kesabaran, Gerakan Rakyat yang terdiri dari PUSA, PRI, dan lain-lain, melakukan konsolidasi membentuk suatu badan perjuangan rakyat yang dinamakan Pusat Markas Barisan Rakyat. Mengenai Pusat Markas Barisan Rakyat ini, Mr. S.M. Amin dalam bukunya yang berjudul Kenang-Kenangan Masa Lampau menjelaskan sebagai berikut:

”Dalam keadaan yang demikian, rakyat umum yang menyebelah pada partij Ulama pun tidak tinggal diam. Pada tanggal 22 Desember telah terbentuk suatu organisasi rakyat, yang diberi nama ’Markas Besar Rakyat Umum’ yang sementara berkedudukan di Kampong Garot.”

”Organisasi baru ini diterima oleh rakyat dengan semangat bergelora. Pernyataan – pernyataan persetujuan dan bantuan – bantuan atas pembentukan Markas Besar inimenghujan dari seluruh pelosok daerah di Aceh,” (136).

Sejak 30 Desember 1945, antara rakyat dan Uleebalang telah terjadi perang yang sesungguhnya. Rakyat Aceh mulai melakukan serangan balik terhadap aksi-aksi brutal yang dilakukan Cumbok dan pengikutnya.

Pada tanggal 6 Januari 1946, rakyat Aceh dari beberapa daerah di luar Pidie berbondong-bondong menuju Lameulo untuk mematahkan pertahanan Teuku Daud Cumbok beserta pasukannya. Dari Bireuen, ada sekitar 1.000 orang rakyat Aceh yang ikut dalam satu rombongan. Sedangkan anggota barisan yang sanggup memegang senjata kira-kira satu kompi. Dengan senjata kurang lebih 100 pucuk. Diantaranya, terdapat beberapa senapan mesin ringan dan satu senapan mesin berat dari Samalanga (M. Nur El Ibrahimy, 2001: 128).

Akhirnya, tibalah hari pertempuran hebat antara rakyat Aceh melawan feodalUleebalang. Pada tanggal 12 Januari 1946, dilakukan serangan umum terhadap kota Lameulo, benteng inti pertahanan Teuku Daud Cumbok. Gempuran dari berbagai sisi dilancarkan oleh rakyat Aceh terhadap Uleebalang yang sebelumnya pernah bertindak semena-mena.

Keesokan harinya, tanggal 13 Desember 1946, pasukan revolusioner rakyat Aceh berhasil memasuki kota Lameulo. Benteng Cumbok telah diduduki oleh rakyat. Kota Lameulo kembali tenang. Rakyat dari berbagai pelosok datang ke Lameulo untuk memberikan selamat kepada pasukan Revolusioner yang berhasil menang dan turut bergembira merayakan kemenangan rakyat yang gemilang itu, dengan mendengungkan kalimat takbir Allahu Akbar (M. Nur El Ibrahimy, 2001: 131).

Pada saat memasuki kota Lameulo, orang yang dicari, yaitu Teuku Daud Cumbok sudah terlebih dahulu kabur. Ia dan stafnya telah melarikan diri. Segera, pasukan revolusioner bergerak cepat untuk melakukan perburuan terhadap Uleebalangkejam ini, Teuku Daud Cumbok.

AKHIR PERANG CUMBOK

Setelah melakukan pembantaian terhadap rakyat Aceh, Teuku Daud Cumbok berupaya untuk kabur ke Sabang, yang pada waktu itu masih dikuasai oleh kolonial Belanda, partner Uleebalang. Ini dilakukan agar dirinya terhindar dari pasukan revolusioner rakyat Aceh yang sedang memburunya untuk diadili.

Pada tanggal 16 Januari 1946, upaya pelarian Teuku Daud Cumbok menuju ke Sabang harus berakhir di kaki Gunung Seulawah (Aceh Besar). Ia bersama stafnya dibekuk oleh Barisan Rakyat dari Seulimuem (Aceh Besar) yang dipimpin oleh Teungku Ahmad Abdullah.

Dengan berhasilnya pembekukan terhadap Teuku Daud Cumbok, maka berakhirlah perang Cumbok yang telah banyak menimbulkan kerugian harta dan korban jiwa dikalangan rakyat Aceh.

Disisi lain, keberhasilan rakyat Aceh menumbangkan kekuatan besar sistem feodalisme Uleebalang di Pidie, maka runtuhlah seluruh kekuasaan feodalUleebalang yang pernah menguasai Aceh.

RAKYAT ACEH MERAIH KEMERDEKAAN SEJATI DAN DEMOKRASI

Setelah Uleebalang di seluruh Aceh ditumbangkan, landschap-landschap yang sebelumnya berada dibawah kekuasaan feodal Uleebalang yang diberikan oleh kolonial Belanda, diganti menjadi Kecamatan – kecamatan yang dipimpin oleh Camat atas dasar sistem demokrasi yang bersumber pada Undang – Undang Dasar 1945.

Nama – nama landschap dan kota – kotanya juga diubah, seperti landschapCumbok diganti menjadi Kecamatan Sakti dan Kota Lameulo yang merupakan benteng pertahanan terakhir Teuku Daud Cumbok ikut diganti menjadi Kota Bakti (M. Nur El Ibrahimy, 2001: 134).

Itulah sekilas sejarah tentang peristiwa perang Cumbok, yang juga dikenal sebagai Revolusi Sosial atau Revolusi Desember. Banyak pelajaran penting yang didapat dari peristiwa ini. Perang Cumbok adalah sejarah masa lalu yang sangat kelam bagi rakyat Aceh. Jauh sebelum peristiwa Cumbok, rakyat Aceh telah lama ditindas melalui sistem feodalisme yang diterapkan oleh para Uleebalang, yang sebagian besar berpihak kepada kolonial Belanda. Revolusi Desember ini menjadi awal rakyat Aceh meraih kebebasan dan jauh dari bayang-bayang perbudakan, yang dahulunya dijadikan layaknya ’Sapi perah’ oleh Uleebalang. Kebebasan rakyat Aceh yang dulu pernah direnggut oleh Uleebalang, semoga tidak pernah terulang kembali.

Sejarah menjadi cermin untuk berkaca dan juga sebagai peringatan agar kita tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Semoga. 

Oleh : Ruslan || sejarah.kompasiana.com