Mahasiswa Kronis

“SEMUA atas nama kebenaran yang diperjuangkan merupakan kebenaran dari perspektif ideologi organisasi masing-masing. Jika antarorganisasi tidak sama pendapat maka terjadilah saling serang dan saling menyalahkan”

Zaman sudah berbeda, itulah pengelakan yang sering terdengar dari mulut kalangan mahasiswa pada saat melakukan diskusi-diskusi pembahasan isu sosial.

Mengapa tidak, orientasi mahasiswa dalam dunia organisasi bukan lagi sebagai wadah pembelajaran dan pendewasaan diri memahami pendidikan politik dan mengontrol kebijakan pemerintah agar tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat yaitu terciptanya keadilan dan kesejahteraan. Namun organisasi sudah dijadikan sebagai wadah yang mengarah pada orientasi pragmatisme. Sehingga permasalahan bangsa ini belum juga mampu diselesaikan melalui tuntutan kaum intelektual.

Mahasiswa selalu terjebak pada sebuah tahta yang akhirnya melupakan sebuah idealisme perjuangan. Permasalahan sosial di negara ini masih merupakan permasalahan lama yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Sejak orde lama, orde baru sampai pascareformasi tuntutan rakyat tidak jauh dari kedua permasalahan utama tersebut.

Namun kedua permasalahan tersebut belum juga mampu diselesaikan sampai pada era reformasi ini. Mahasiswa sebagai generasi intelektual yang diharapkan mampu menyatukan elemen-elemen bangsa untuk dapat membangun negeri ternyata terhambat pada permasalahan internal mahasiswa.

Perpecahan mahasiswa dimulai bukan hanya terjadi pada tahun 1998. Pada era orde lama mahasiswa mulai menggalang kekuatan untuk menonjolkan ideologi yang diusung oleh organisasi masing masing.

Banyaknya organisasi kemahasiswaan yang mengusung ideologi-ideologi berbeda ternyata menjadi faktor penyebab terjadinya pemecahan gerakan dikalangan mahasiswa.

Semua atas nama kebenaran yang diperjuangkan merupakan kebenaran dari perspektif ideologi organisasi masing-masing.

Jika antarorganisasi tidak sama pendapat maka terjadilah saling serang dan saling menyalahkan. Perpecahan gerakan mahasiswa yang terjadi pada orde lama berimbas sampai dengan pascareformasi.

Jika pun mahasiswa dapat menyatukan diri pada 1998 sehingga menjadi ujung tombang terjadinya reformasi hal itu disebabkan pada permasalahan yang sudah mendesak dan melihat kondisi bangsa yang semakin terpuruk membuat mahasiswa menyatukan suara.

Belum lagi mantan-mantan aktivis mahasiswa yang meninggalkan idealisme perjuangannya ketika mendapatkan jabatan di pemerintahan dengan melupakan tujuan dari reformasi, membuat permasalahan mahasiswa semakin rumit.

Masyarakat mulai menyebut kelakuan mahasiswa tidak jauh berbeda dengan kelakuan wakil rakyat yang hanya berteriak kebenaran dan keadilan ketika belum mendapatkan jabatan.

Euforia mahasiswa setelah lengsernya Soeharto membuat mahasiswa lupa akan apa yang sebenarnya diperjuangkan. Dan hasilnya reformasi hanya sebuah nama yang di dalamnya tidak jauh berbeda pada orde baru.

Pada saat-saat seperti ini mahasiswa tidak dapat diharapkan untuk mampu menyatukan diri dalam mengawal keberlangsungan keadilan dan kebenaran di pemerintahan.

Perpecahan di kalangan mahasiswa semakin kronis. Di setiap kampus-kampus mahasiswa mulai membuat batas-batas antarorganisasi, saling kritik dan serang antarorganisasi terbuka lebar.

Semua organisasi memiliki sudut pandang masing-masing. Jika ada organisasi yang berbeda sudut pandang maka dianggap sebagai lawan. Celakanya kritik tidak dianggap sebagai bahan untuk intropeksi dan pembenahan organisasi melainkan dianggap sebagai musuh karena telah mengganggu keberlangsungan organisasi tersebut.

Sikap pragmatisme pun sudah mewabah di kalangan mahasiswa. Jika di orde lama Soe Hok Gie memberi contoh sebagai orang yang tetap berpegang teguh pada idealisme perjuangannya meski mendapat tawaran jabatan dipemerintahan, saat ini tidak dapat ditemukan kembali seperti sosok Soe Hok Gie tersebut.

Kalangan aktivis mahasiswa yang mempunyai jabatan strategis di kampus-kampus mulai masuk ke dalam ranah partai maupun underbownya dan tidak sedikit pula yang meraih jabatannya di organisasi-organisasi kampus melalui sokongan dana yang diberikan oleh partai.

Padahal mereka merupakan pemimpin di kampus yang harus memperjuangkan hak mahasiswa dan mengawal jalannya roda pemerintahan yang adil dan bersih. Bagaimana untuk menjadi agent of control pemerintah jika para pemimpin-pemimpin di kampus sudah masuk ke dalam ranah partai dan underbow partai? Pastinya akan ada perbedaan “tidak mungkin seorang anak akan membunuh ayahnya kecuali anak durhaka”, begitulah kira-kira peribahasa yang cocok untuk mahasiswa saat ini. Tapi adakah anak yang mau durhaka kepada ayahnya?

Diterbitkan : atjehpost.com