Wajah Politik Aceh Pasca Damai

Saat ini, Aceh sudah memasuki angka 11 tahun lebih perdamaian yang dirajut antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pasca damai yang dilaksakan di Helsinky Firlandia tahun 2005 tersebut telah menghasilkan beberapa kesepakatan penting yang tertuang dalam Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA) diantaranya dapat mendirikan partai politik lokal, pengelolaan sumber daya alam, bendera dan lambang serta banyak kekhususan lainnya yang diberikan untuk Aceh.

Dari banyak kesepakatan penting yang tertuang dalam UUPA tersebut, mendirikan partai politik lokal adalah yang paling cepat dan sukses diaplikasikan baik oleh pemerintah pusat maupun para mantan kombatan GAM. Partai lokal yang kemudian paling sukses dan menguasai parlemen maupun esekutif adalah Partai Aceh dari sejumlah partai local lainnya yang pernah mengikuti pemilihan legislatif.

Pada Pileg 2009, Partai Aceh mampu mengantarkan 33 kadernya dari total 69 total anggota parlemen Aceh, belum lagi di eksekutif yang mayoritas dikuasai oleh kader Partai Aceh, kemudian ditahun 2014 Partai Aceh mengalami penurunan menjadi 29 dari total 81 anggota parlemen Aceh. Sedangkan partai lokal lainnya mendapatkan hasil yang mengecewakan, termasuk Partai Sira.

Partai Sira adalah perubahan wujud dari organisasi pergerakan sipil yang pernah sukses mengumpulkan jutaan rakyat Aceh untuk melakukan aksi ke ibu kota Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh, untuk ikut menyuarakan nasib Aceh pada saat sedang bergejolak konflik tahun 2000 silam. Organisasi yang dinaungi oleh intelektual dan pemuda Aceh ini gagal mengumpulkan suara ketika telah berubah wujud menjadi partai politik pada saat pemilihan legislatif tahun 2009, bahkan tidak satupun kadernya mampu meraih kursi untuk tingkat parlemen Aceh. Akhirnya tahun 2014 Partai Sira memutuskan tak ikut lagi dalam pemilihan legislatif 2014. Begitu pula nasib partai lokal lainnya seperti Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS) dan Partai Bersatu Aceh (PBA).

Berbeda pula nasibnya dengan Partai PDA, partai yang mengandalkan basis basis pesantren ini mampu mengantarkan satu orang kadernya ke parlemen Aceh pada Pileg 2009, bahkan ditahun 2014 mereka kembali ikut meskipun namanya sedikit berubah, dan kembali mampu mengantarkan satu orang kader yang sama ke parlemen Aceh.

Ditahun 2014, lahir lagi satu partai lokal buah dari perseteruan para mantan kombatan, partai yang diisi oleh mantan kader Partai Aceh ini diberi nama Partai Nasional Aceh (PNA), partai ini lahir dengan mengandalkan sosok Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh periode 2007-2012), lahirnya partai ini akhirnya mampu mengantarkan 3 orang kadernya keparlemen Aceh, meski kelahiran partai tersebut telah membuat Aceh sangat tidak stabil kondisi keamanannya dan banyak memakan korban jiwa pada pileg 2014, akibat dari perseteruan para kader baik yang memihak Partai Aceh maupun PNA.

Meski partai lokal merupakan anggota mayoritas di parlemen Aceh, tapi sangat disayangkan kondisi Aceh yang tak mampu mengejar ketertinggalan secara signifikan, ada banyak problem yang tak mampu diselesaikan hingga kini di Aceh, pada saat uang yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) mencapai angka 12 Trilyun lebih, uang tersebut didapatkan dari berbagai sumber maupun bantuan pemerintah pusat termasuk dana otonomi khusus, sedangkan Aceh hanya memiliki Pendapatan Asli Aceh (PAA) berkisar 2 Trilyun.

Urusan kemiskinan, pengangguran, infastruktur, energi listrik, rumah tak layak, dan berbagai problem lainnya menjadi santapan setiap hari yang terekspos media media di Aceh, belum lagi yang tidak terekspos. 

Disaat uang yang melimpah dan kondisi yang pahit bagi rakyat Aceh, para elit politik yang mayoritas dari partai lokal malah bukan menunjukkan simpati dan kerja kerasnya untuk menuntaskan problem yang sedang dialami oleh masyarakat Aceh, selagi uang yang digelontorkan ke Aceh masih tinggi angkanya. Tapi pasca damai, perseteruan antar elit politik paling menonjol ditunjukkan di Aceh ketimbang kerja untuk mensejahterakan masyarakat, dan masyarakat hanya disuguhkan dengan drama drama konyol para politisi yang kerap dipertontonkan itu. 

Perseteruan antara eskekutif dan legislatif seperti tak ada habis episodenya, panjang episode pun mengalahkan sinetron "Cinta Fitri" dan "Tukang Bubur Naik Haji", perseteruan itu dilakukan secara terang terangan, dipertontonkan, bahkan melupakan tugas dasarnya bekerja untuk kepentingan masyarakat. Bisa jadi karena rasa malu yang hilang dan empati kepada masyarakat yang kurang, membuat para politisi politisi ini tak memikirkan apa yang paling penting dan tidak penting bagi masyarakat untuk mereka kerjakan.

Maka tak heran, aksi aksi konyol para politisi kini jadi hiburan yang paling menarik untuk diperbincangkan oleh para masyarakat ketika sedang nongkrong menikmati segelas kopi.

Ya, inilah hiburan kami masyarakat Aceh...!!!