Pragmatisme Mahasiswa Aceh

Pesta demokrasi di Aceh kali ini begitu menarik, sehingga saking menariknya dunia internasional pun menyorotinya. Kondisi Aceh yang terancam karena banyaknya kasus kekerasan dan ketidakstabilan keamanan, namun itu sudah menjadi kebiasaan menjelang pesta demokrasi berlangsung, bukan hanya Aceh, di daerah lain pun itu sudah menjadi suatu kebiasaan pesta demokrasi di Indonesia.

Namun lebih menariknya pesta demokrasi di Aceh kali ini adalah dibarengi dengan kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), namun bedanya Aceh, kenaikan BBM bukan menjadi isu yang strategis dikalangan mahasiswa untuk menolak kebijakan pemerintah pusat tersebut.

Beda dengan daerah-daerah lain yang gencar-gencarnya turun kejalan mengecam kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Ketika daerah lain mengerahkan masa puluhan ribu seperti yang terjadi di Jakarta dan Medan, namun Aceh hanya mampu mengerahkan masa ratusan orang untuk menolak kenaikan BBM. Ternyata mahasiswa Aceh lebih tertarik menjadi tim sukses kandidat-kandidat tertentu dari pada mengkaji isu-isu sosial.

Ada sesuatu yang berbeda antara mahasiswa Aceh dengan mahasiswa diluar Aceh, dimana ketika mahasiswa diluar Aceh menjauhkan diri untuk dukung mendukung kandidat yang bertarung pada pesta demokrasi 5 tahunan tersebut, Mahasiswa Aceh malah terang-terangan menamakan diri dari Aliansi Mahasiswa untuk mendukung kandidat-kandidat tertentu.

Kita bisa melihat realitas politik di Aceh saat ini, yang sudah terkontaminasi pada tingkat kaum intelektual, mahasiswa juga sudah menjadi bagian yang terjerumus pada politik pragmatis. Ketika Pemilukada di Aceh berlangsung banyak orang yang membentuk organisasi yang menamakan mahasiswa lalu mendukung kandidat-kandidat tertentu. Entah apa yang akan terjadi pada organisasi tersebut ketika calon yang didukungnya kalah.

Tidak seharusnya mahasiswa melibatkan diri pada Pemilukada ini dengan dukung mendukung salah satu kandidat, dimana ketika rakyat Aceh semakin tertekan pada kondisi keamanan dan sosial, kaum intelektual sebagai control of social dapat memposisikan diri sebagai pihak yang mengawal berjalannya pesta demokrasi di Aceh ini berlansung secara jujur, adil dan damai. Sehingga rakyat Aceh dapat menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya.

Tidak salah ketika rakyat Aceh tidak dapat lagi mengandalkan mahasiswa untuk menjadi control of sosial, dikarenakan mahasiswa lebih menarik gerakan pragmatis ketimbang pada gerakan sosial, sehingga isu-isu sosial tidak lagi menjadi bahan kajian mahasiswa.

“Aceh Beda Bung” itulah kata-kata yang sering kita dengar dari orang yang bahkan telah menjadi trend dikalangan masyarakat Aceh. Memang benar, Aceh beda, ketika mahasiswa diluar Aceh masih menjadi prioritas kajian isu-isu sosial, malahan Aceh lebih memprioritaskan dukung mendukung calon kandidat yang akan bertarung pada pemikulada. Kepada siapa rakyat Aceh menaruh harapan perubahan ketika mahasiswa yang di anggap sebagai bagian dari control sosial ternyata telah terkontaminasi pada gerakan pragmatis.

Disadari atau tidak, pada kenyataannya mahasiswa berada pada fase kesucian yang ilmu pengetahuannya harus dikerahkan untuk perubahan bangsa, sudah sepantasnya mahasiswa berorientasi pada gerakan sosial, yang mampu menjadikan pelerai elit politik yang bertikai dan mampu mencari solusi dengan memecahkan akar permasalahan, bukan malah dengan membela salah satu pihak. Karena hal inilah mahasiswa tetap dibutuhkan pada sikap yang netral dalam mengawal proses pesta demokrasi tersebut.

Gejala pragmatisme mahasiswa Aceh ini jika terus berlanjut akan berdampak pada pembangunan Aceh kedepannya, jika mahasiswa tidak lagi menjadi bagian kontrol sosial, siapa yang akan kita harapkan untuk terus mengawal berjalannya pemerintahan yang bersih dan adil.

Semoga saja mahasiswa tidak lupa pada perannya sebagai kaum intelektual yang mempunyai peran besar dan mampu membawa perubahan bangsa ini menjadi lebih baik.