Penjajahan Bahasa Asing di Indonesia

Jaman sudah berubah, perubahan dan perkembangan zaman memang harus didasari pendidikan masyarakatnya, agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu perkembangan pesat terjadi adalah penggunaan bahasa inggris, yang sudah menjadi bahasa nasional kedua, setelah bahasa indonesia, diakui atau tidak, bahasa inggris sudah menjadi begitu penting dalam suatu kehidupan masyarakat indonesia, jika hidupnya ingin bersosialisasi dengan dunia luar, atau sekedar mendapatkan pekerjaan swasta.

Hampir disemua perusahaan swasta menerapkan aturan perekrutan bersyarat bisa berbasa inggris, selain bahasa-bahasa lainnya jika ada sebagai tambahan, bahasa inggris sudah menjadi bahasa wajib dikuasai oleh pelamar, bahkan untuk sekedar bekerja menjadi admin, staf produksi, dan staf lainnya.

Bisa berbahasa inggris memang sebuah keharusan di Indonesia, meskipun tidak diwajibkan, namun kewajiban itu akan tertuang ketika masyarakat ingin bekerja di perusahaan swasta, tentu argumentasi paling masuk akal perusahaan adalah supaya mampu bersaing dengan perusahaan global. Namun sayangnya, kebutuhan bahasa inggris sangat tidak disertai penyiapan infastruktur oleh pemerintah kepada masyarakatnya, bahasa inggris masih menjadi bahasa yang ekslusif diberbagai daerah, terutama di daerah-daerah yang kualitas pendidikannya masih rendah. Tentu berbeda dengan daerah-daerah perkotaan, seperti Jakarta, Bandung, dan sebagainya, inilah ketimpangan besar yang terjadi. Kemudian, tidak jarang pula keharusan menguasai bahasa selain bahasa Inggris, seperti Bahasa Mandarin, dan sebagainya.

Kemudian, penggunaan syarat bahasa inggris diperekrutan oleh perusahaan yang tidak terkontrol, membuat banyak masyarakat yang tidak memiliki kemampuan berbahasa inggris menjadi semakin tidak mampu bersaing, terutama tentunya lulusan-lulusan daerah, yang tidak berpengetahuan bahasa inggris. Dikarenakan perusahaan merekrut karyawan level paling bawahpun saat ini banyak bersyarat bisa berbahasa inggris. Sedangkan SDM berkemampuan bahasa inggris masih sangat rendah di Indonesia, kecuali didaerah perkotaan-perkotaan besar, dimana pendidikan berbahasa inggris sudah dilakukan sejak dini.

Penjajahan berbahasa inggris bukan saja terjadi di perekrutan karyawan, begitu juga di penggunaan nama perusahaan yang berbahasa inggris, seharusnya pemerintah mengontrol dan mengambil kebijakan preventif dan penegakan demi menjaga kelangsungan bahasa nasional, yaitu bahasa indonesia, bahasa lokal seperti bahasa jawa, sunda, minang, batak dan banyak lainnya memang sudah lama terancam punah, dikarenakan banyak sukunya yang memilih/malu menggunakan bahasa lokal, sekarang ancaman nyata juga terjadi di bahasa nasional, sudah banyak masyarakat yang menggunakan bahasa indonesia bercampur bahasa inggris, seperti warga Malaysia saat ini yang kehilangan indetitas original bahasa melayu, bagi orang malaysia mencampurkan penggunaan bahasa melayu dengan bahasa inggris sudah seperti standar penggunaan bahasa dinegara itu.

Yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah tidak memberikan aturan yang jelas dalam melindungi bahasa nasional, sudah seharusnya bahasa indonesia menjadi tuan di negaranya sendiri, baru kemudian bahasa indonesia menjadi bahasa penting bagi masyarakat internasional, misal seperti syarat pekerja asing "wajib bisa berbahasa indonesia", bukan warga indonesia yang bekerja di negaranya sendiri "wajib berbahasa inggris", jikapun perusahaan yang ada di indonesia menerapkan syarat bisa berbahasa inggris, minimal untuk sekelas jabatan manager, bukan mulai dari karyawan paling bawah, sudah bersyarat bisa berbahasa inggris. Karenapun proses transaksi dan lobi sudah pasti dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau minimal sekelas manager, bukan setingkat staf produksi atau staf administrasi.

Satu kampanye yang paling sering dilakukan oleh pemerintah adalah "cintai produk-produk lokal", salah satu produk lokal penting adalah "bahasa indonesia", tapi begitu miris yang terjadi, penggunaan bahasa inggris dianggap sudah bahasa resmi yang harus dikuasai oleh masyarakat, namun sayangnya tidak dibarengi dengan kualitas pendidikan.