• I am an introvert who like to read books and also writing, interest in politics and photography a master student of Industrial Engineering of Syiah Kuala University

  • Do not give up just because it failed at the first opportunity. Something precious you will not have it easily. Keep trying

  • Happiness is a choice. You can choose to be happy. There’s going to be stress in life, but it’s your choice whether you let it affect you or not

  • Kebaikan dalam kata-kata menghasilkan kepercayaan diri, Kebaikan dalam berpikir menghasilkan kebesaran, Kebaikan dalam memberi menghasilkan cinta – Lao Tzu

  • Saya percaya bahwa setiap kejadian dalam hidup terjadi dalam kesempatan untuk cinta, bukanlah ketakutan - Oprah Winfrey

Mudahnya Menghancurkan Aceh


Dinamika politik etnis di Aceh telah membuka babak konflik baru, dan konflik ini telah menghilangkan martabat Aceh yang di anggap sebagai daerah dengan mempunyai solidaritas kesamaan persepsi dalam mempejuangkan hak-hak sebagai daerah khusus kepada pemerintah pusat. Persamaan persepsi dapat dilihat ketika konflik di Aceh terjadi,  referendum pada tahun 1999 yang pernah dilakukan di Aceh dengan menghadirkan jutaan masa salah satu bukti bahwa rakyat Aceh bersatu dalam menuntut keadilan pada pemerintah pusat.

Mengakhiri konflik Aceh dengan pemerintah pusat akhirnya terjadi pada tahun 2005 dengan kesepakatan perjanjian MOU Helsiky. Adanya perjanjian MOU Helsinky ternyata telah membuka lembaran konflik baru di Aceh, konflik tersebut bukan lagi dengan pemerintah pusat, namun konflik yang terjadi di Aceh saat ini adalah konflik antar etnis di Aceh.

Konflik antar etnis di Aceh dapat membuka mata pemerintah pusat, “mudahnya menghancurkan Aceh”. Mengapa tidak disaat-saat Aceh yang telah damai dengan pemerintah pusat. ternyata membuka lembaran konflik baru antar sesama etnis, konflik antar etnis yang terjadi Aceh tentunya menguntungkan kedaulatan pemerintah pusat.

Ketika konflik etnis semakin terbuka di Aceh, tidak akan ada harapan lagi bagi Aceh untuk mengimplementasikan sepenuhnya hasil perjanjian MOU Helsinky, secara politik Aceh semakin lemah di mata pemerintah pusat, akhirnya penjajahan Aceh kembali terjadi.

Melihat gencarnya konflik antar etnis di Aceh setelah damai sebenarnya patut dikaji lebih jauh terhadap asal muasal konflik tersebut. Pemerintah Aceh perlu mewaspadai gerakan luar dalam melakukan provokasi untuk menimbulkan konflik antar etnis, apakah konflik tersebut diciptakan secara sistematis atau memang hanya gerakan sepenuhnya dari keinginan etnis asli tersebut, jika tidak, secara perlahan-lahan aceh akan kehilangan indetitasnya dan di isi oleh para imigran non aceh.

Sepanjang sejarah, Aceh yang dikenal dengan daerah solid dalam menentang pemerintah pusat akhirnya berbanding terbalik, penentangan tersebut saat ini malah terjadi antar sesama masyarakat Aceh itu sendiri.

Mencurigai adanya gerakan-gerakan tertentu dalam melakukan manufer untuk terjadinya konflik antar etnis di Aceh pastinya tidak berlebihan, melihat sepanjang Indonesia merdeka, Aceh belum pernah kita dengar terjadinya konflik antar etnis, tapi mengapa konflik tersebut malah terjadi setelah adanya perjanjian damai antara Aceh dengan pemerintah pusat.

Adanya pemekaran terhadap provinsi Aceh dilihat dari sisi pembangunan pasti akan adanya peningkatan, melihat pengelolaan batas wilayah provinsi yang semakin kecil oleh pemerintah. Tapi kekuatan politik Aceh dalam mengimplementasikan hasil perjanjian MOU Helsinky pastinya akan semakin melemah, apalagi perbedaan tujuan dengan provinsi yang terjadi pemekaran.


Share:

Mengapa Harus Gerindra


Koalisi yang dijalin Partai Aceh dengan Partai Gerindra menimbulkan banyak pertanyaan yang mesti dijawab dan dijelaskan oleh Partai Aceh kepada masyarakat, mengapa tidak, Partai Gerindra yang dilatar belakangi sosok Prabowo merupakan sosok yang tidak asing lagi bagi masyarakat Aceh. Pada masa konflik Aceh, sebagian besar masyarakat Aceh mengenal siapa prabowo, apalagi para GAM.

Latar belakang Prabowo dengan GAM yang sangat berbeda pada masa konflik memang menjadi sebuah indicator munculnya opini negative dikalangan masyarakat Aceh, ketika Partai Aceh memilih berkoalisi dengan Partai Gerindra, namun opini negative bukan saja dilandasi pada latar belakang perbedaan perjuangan, tapi lebih kepada apa yang pernah dilakukan Prabowo terhadap masyarakat Aceh di masa konflik.

Didalam politik memang benar “tidak ada musuh abadi dan teman sejati”,  pribahasa ini memang bena-benar terjadi pada Partai Aceh, mengapa tidak, banyak kawan-kawan seperjuangan GAM yang kini menjadi musuh politik Partai Aceh yang merupakan Partai indentik mantan kombatan dan yang dulunya musuh saat ini menjadi kawan.

Irwandi misalnya, yang lebih memilih membentuk Partai lokal lainnya untuk bersaing dengan Partai Aceh dan meninggalkan teman-teman seperjuangannya di Partai Aceh. Irwandi pun saat ini di anggap sebagai saingat yang paling diperhitungkan oleh Partai Aceh, mengapa tidak pemilihan Gubernur Aceh pada tahun 2012, Irwandi menduduki posisi kedua dengan memperoleh suara berkisar 32%, namun persaingan itu dimenangkan oleh calon yang di usung oleh Partai Aceh dengan perolehan suara berkisar 55%.

Prabowo yang berasal dari militer Indonesia, merupakan sosok yang dulunya bersebrangan dengan para kombatan GAM, prabowo bukan hanya dikenal sebagai sosok yang bersebrangan dengan perjuangan GAM, namun prabowo juga kerap mengeluarkan statement tegas terhadap para GAM ketika masa konflik.

Harmonisnya hubungan antara GERINDRA dan PA tersebut memunculkan berbagai isu yang tak sedap untuk kita dengar, mengapa tidak, PA di isukan mendapatkan anggaran sebanyak 50 miliyar pada saat pilkada tahun 2012 lalu. Disebut sebut, harmonisnya hubungan antara PA dan GERINDRA dimulai pada masa tersebut. Namun sejauh ini tidak ada pernyataan resmi dari PA untuk meluruskan isu yang beredar tersebut.

Tidak ada yang salah, baiknya hubungan politik GERINDRA dengan PA, namun sebagai masyarakat yang sudah mengenal Prabowo (Gerindra) pada masa konflik, pastinya tidak dapat menerima secara mudah kehadiran Prabowo. Selama ini banyak pertanyaan yang di ajukan oleh masyarakat, Mengapa Harus Gerindra,,? Namun pertanyaan tersebut belum juga di jawab oleh PA.

Share:

Kematian Chavez & Nasionalisasi Industri Di Indonesia


PERMASALAHAN industri di Indonesia telah menjadi buah bibir masyarakat sejak runtuhnya rezim orde lama. Kehadiran indutri kapitalisme merambah ke setiap provinsi yang ada di Indonesia. Keberanian Soekarno dalam melakukan nasionalisasi industri tidak didikuti oleh pemimpin selanjutnya. Orde baru telah membuka jalan dalam kehadiran indutri kapitalisme secara besar-besaran dan diikuti sampai pada era reformasi.
Kehadiran industri asing telah terbukanya konflik sosial di sekitar perusahaan. Konflik sosial terjadi di tengah-tengah masyarakat sampai saat ini. Kehadiran Freeport di Papua misalnya, menyebabkan konflik masyarakat dengan perusahaan yang akhirnya menjadi korban merupakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Ketidak beranian pemerintah dalam mengambil keputusan membuat konflik tersebut berkelanjutan.
Pemerintah diibaratkan pisau yang mempunyai dua sisi ketajaman, dalam pengambilan keputusan selalu adanya yang terluka di antara satu pihak, yaitu masyarakat atau perusahaan. Permasalahan industri asing bukan saja terjadi di papua melainkan juga terjadi di Sulawesi, Kalimantan, Aceh dan provinsi lainnya. Yang akhirnya masyarakat di sekitar perusahaan yang banyak dirugikan.
Tuntutan nasionalisasi industri terus disuarakan oleh sebagian kelompok rakyat Indonesia. Mereka meyakini bahwa pemerintah telah melanggar Undang Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Sampai saat ini tuntutan nasionalisasi industri belum ditanggapi secara serius oleh rezim yang berkuasa. Hingga saat ini industri asing terus mencakar kekuasaannya di tanah Indonesia dan konflik sosial pun masih terus terjadi, mimpi rakyat terhadap nasionalisasi industri masih butuh perjuangan panjang.
Wafatnya Hugo Chavez Presiden Venezuela seakan akan mengingatkan kita kembali pada apa yang pernah dilakukannya, keberaniannya dalam melakukan nasionalisasi industri di Venezuela telah membawa Hugo Chavez sebagai presiden yang dicintai oleh rakyatnya. Sehingga kematiannya ditangisi oleh jutaan rakyat venezuela. Nasionalisasi industri yang dilakukan oleh Hugo Chavez juga pernah dilakukan di Indonesia pada rezim Soekarno.
Banyaknya media Indonesia yang memberitakan kematiannya membuat para pemuda Indonesia melakukan diskusi-diskusi atas keberhasilannya dalam memimpin Venezuela. Sosoknya pun dimimpi-mimpikan lahir di Indonesia untuk memimpin Indonesia keluar dari kekuasaan asing.
Sebagian kelompok rakyat Indonesia memilih diam dalam hal nasionalisasi industri asing. Mereka berpikir meski menjadi babu di tanahnya sendiri yang penting dapat menghidupi keluarga, karena bagaimanapun perjuangan untuk terciptanya cita-cita bangsa terlihat sulit untuk dicapai melihat pemimpin yang lupa akan janji-janjinya.
Sebagiannya lagi memilih melupakan nasionalisme bangsa, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan adalah nilai yang bagaimana cara untuk dapat memperkaya dirinya mesti harus mengkhianati cita-cita bangsanya. Mereka lebih memilih menjadi sahabat kapitalisme dari pada terus memperjuangkan tujuan dari kemerdekaan bangsa.
Kelompok yang terus memperjuangkan nasioanalisasi industri akan terus menyebarkan virus-virus doktrin. Mereka percaya bahwa suatu saat perjuangan mereka akan tercapai. Sosok Soekarno dan Hugo Chavez menjadi idola mereka untuk menguatkan semangat perjuangan.
Belajar dari Venezuela yang mampu menumbuhkan perekonomian begitu berkembang dan keberhasilannya dalam melakukan nasionalisasi industri bukan tidak mungkin dilakukan oleh Indonesia. Melihat potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia melebihi dari potensi yang dimiliki oleh Venezuela.
Hanya saja Indonesia belum lahir sosok pemimpin yang mempunyai keberanian untuk melakukan hal tersebut dan ketidak mampuan rakyat Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Diterbitkan:
http://atjehpost.com/saleum_read/2013/03/21/44757/77/3/Kematian-Chavez-dan-nasionalisasi-industri-di-Indonesia
Share:

Mahasiswa Kronis


“SEMUA atas nama kebenaran yang diperjuangkan merupakan kebenaran dari perspektif ideologi organisasi masing-masing. Jika antarorganisasi tidak sama pendapat maka terjadilah saling serang dan saling menyalahkan”

Zaman sudah berbeda, itulah pengelakan yang sering terdengar dari mulut kalangan mahasiswa pada saat melakukan diskusi-diskusi pembahasan isu sosial.
Mengapa tidak, orientasi mahasiswa dalam dunia organisasi bukan lagi sebagai wadah pembelajaran dan pendewasaan diri memahami pendidikan politik dan mengontrol kebijakan pemerintah agar tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat yaitu terciptanya keadilan dan kesejahteraan. Namun organisasi sudah dijadikan sebagai wadah yang mengarah pada orientasi pragmatisme. Sehingga permasalahan bangsa ini belum juga mampu diselesaikan melalui tuntutan kaum intelektual.
Mahasiswa selalu terjebak pada sebuah tahta yang akhirnya melupakan sebuah idealisme perjuangan. Permasalahan sosial di negara ini masih merupakan permasalahan lama yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.
Sejak orde lama, orde baru sampai pascareformasi tuntutan rakyat tidak jauh dari kedua permasalahan utama tersebut.
Namun kedua permasalahan tersebut belum juga mampu diselesaikan sampai pada era reformasi ini. Mahasiswa sebagai generasi intelektual yang diharapkan mampu menyatukan elemen-elemen bangsa untuk dapat membangun negeri ternyata terhambat pada permasalahan internal mahasiswa.
Perpecahan mahasiswa dimulai bukan hanya terjadi pada tahun 1998. Pada era orde lama mahasiswa mulai menggalang kekuatan untuk menonjolkan ideologi yang diusung oleh organisasi masing masing.
Banyaknya organisasi kemahasiswaan yang mengusung ideologi-ideologi berbeda ternyata menjadi faktor penyebab terjadinya pemecahan gerakan dikalangan mahasiswa.
Semua atas nama kebenaran yang diperjuangkan merupakan kebenaran dari perspektif ideologi organisasi masing-masing.
Jika antarorganisasi tidak sama pendapat maka terjadilah saling serang dan saling menyalahkan. Perpecahan gerakan mahasiswa yang terjadi pada orde lama berimbas sampai dengan pascareformasi.
Jika pun mahasiswa dapat menyatukan diri pada 1998 sehingga menjadi ujung tombang terjadinya reformasi hal itu disebabkan pada permasalahan yang sudah mendesak dan melihat kondisi bangsa yang semakin terpuruk membuat mahasiswa menyatukan suara.
Belum lagi mantan-mantan aktivis mahasiswa yang meninggalkan idealisme perjuangannya ketika mendapatkan jabatan di pemerintahan dengan melupakan tujuan dari reformasi, membuat permasalahan mahasiswa semakin rumit.
Masyarakat mulai menyebut kelakuan mahasiswa tidak jauh berbeda dengan kelakuan wakil rakyat yang hanya berteriak kebenaran dan keadilan ketika belum mendapatkan jabatan.
Euforia mahasiswa setelah lengsernya Soeharto membuat mahasiswa lupa akan apa yang sebenarnya diperjuangkan. Dan hasilnya reformasi hanya sebuah nama yang di dalamnya tidak jauh berbeda pada orde baru.
Pada saat-saat seperti ini mahasiswa tidak dapat diharapkan untuk mampu menyatukan diri dalam mengawal keberlangsungan keadilan dan kebenaran di pemerintahan.
Perpecahan di kalangan mahasiswa semakin kronis. Di setiap kampus-kampus mahasiswa mulai membuat batas-batas antarorganisasi, saling kritik dan serang antarorganisasi terbuka lebar.
Semua organisasi memiliki sudut pandang masing-masing. Jika ada organisasi yang berbeda sudut pandang maka dianggap sebagai lawan. Celakanya kritik tidak dianggap sebagai bahan untuk intropeksi dan pembenahan organisasi melainkan dianggap sebagai musuh karena telah mengganggu keberlangsungan organisasi tersebut.
Sikap pragmatisme pun sudah mewabah di kalangan mahasiswa. Jika di orde lama Soe Hok Gie memberi contoh sebagai orang yang tetap berpegang teguh pada idealisme perjuangannya meski mendapat tawaran jabatan dipemerintahan, saat ini tidak dapat ditemukan kembali seperti sosok Soe Hok Gie tersebut.
Kalangan aktivis mahasiswa yang mempunyai jabatan strategis di kampus-kampus mulai masuk ke dalam ranah partai maupun underbownya dan tidak sedikit pula yang meraih jabatannya di organisasi-organisasi kampus melalui sokongan dana yang diberikan oleh partai.
Padahal mereka merupakan pemimpin di kampus yang harus memperjuangkan hak mahasiswa dan mengawal jalannya roda pemerintahan yang adil dan bersih. Bagaimana untuk menjadi agent of control pemerintah jika para pemimpin-pemimpin di kampus sudah masuk ke dalam ranah partai dan underbow partai? Pastinya akan ada perbedaan “tidak mungkin seorang anak akan membunuh ayahnya kecuali anak durhaka”, begitulah kira-kira peribahasa yang cocok untuk mahasiswa saat ini. Tapi adakah anak yang mau durhaka kepada ayahnya?

Diterbitkan : atjehpost.com

Share: