• I am an introvert who like to read books and also writing, interest in politics and photography a master student of Industrial Engineering of Syiah Kuala University

  • Do not give up just because it failed at the first opportunity. Something precious you will not have it easily. Keep trying

  • Happiness is a choice. You can choose to be happy. There’s going to be stress in life, but it’s your choice whether you let it affect you or not

  • Kebaikan dalam kata-kata menghasilkan kepercayaan diri, Kebaikan dalam berpikir menghasilkan kebesaran, Kebaikan dalam memberi menghasilkan cinta – Lao Tzu

  • Saya percaya bahwa setiap kejadian dalam hidup terjadi dalam kesempatan untuk cinta, bukanlah ketakutan - Oprah Winfrey

Perlukah Cuti 6 Bulan PNS Melahirkan ?

Baru baru ini Gubernur Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pemberian ASI Ekslusif yang cukup mengejutkan sebagian kalangan, tapi juga disambut gembira oleh kalangan yang berdampak langsung atas keluarnya Pergub tersebut, bagi para perempuan ASN, Pergub tersebut tentu sangat menguntungkan karena salah satu isinya adalah dapat cuti 1 bulan sebelum melahirkan dan 6 bulan setelah melahirkan, tapi perlukan ASN melahirkan dapat cuti 6 bulan sebagaimana yang tertuang dalam Pergub tersebut, ini yang kemudian ditanggapi pro dan kontra oleh publik.

Pakar Hukum Unsyiah Mawardi Ismail menyebutkan bahwa urusan libur PNS bukanlah kewenangan Gubernur. Karena, regulasi ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti bagi PNS, dan Pasal 118 Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006.  Selain itu Mawardi Ismail menyatakan Pergub tentang cuti bersalin selain bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi juga bertentangan dengan Pasal 118 UU Pemerintahan Aceh, di sana dijelaskan PNS adalah satu kesatuan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional, yang manajemennya meliputi, menetapkan formasi pengadaan, penganggkatan, pemberhentian, pemindahan, penetapan pensiun, gaji tunjangan, hak dan kewajiban PNS. 

Sedangkan Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Abulyatama  Wiradmadinata mengatakan bahwa pergub tersebut batal demi hukum. Karena, regulasi tersebut melanggarkan kewenangan hukum yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti PNS. Menurutnya, meski Aceh diberikan kekhususan oleh Pemerintah Pusat, namun Aceh tidak boleh semena-mena, harus dilihat sampai sejauh mana otoritas atau kewenangan Aceh dalam masalah kepegawaian. Lebih lanjut ia menjelaskan dalam konteks otonomi khusus, yang bisa diatur dengan qanun dalam masalah kepegawaian apabila itu menyangkut pegawai Aceh dan anggaran APBA.

Sedangkan publik lainnya banyak pula yang menilai bahwa keluarnya Pergub tersebut berhubungan dengan semakin mendekatnya Pilkada yang dimana sang Gubernur juga kembali mencalonkan diri kembali. Gubernur Aceh sedang mencari simpati (cari muka) para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jumlah PNS nya mencapai 167.073 orang yang terdiri dari 75.060 Laki-Laki dan 92.013 Perempuan.

Jika dilihat dari beban kerja para ASN selama ini yang masih tergolong sangat rendah dan dengan ditambahnya lagi libur-libur, membuat kualitas pelayanan publik semakin memburuk. Menurut catatan Ombudsman, pelayanan publik di Aceh masih belum baik, hal ini didasarkan pada banyaknya pengaduan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh dan untuk jenis maladministrasi (perilaku buruk) yang dilaporkan, dugaan penyimpangan prosedur berada pada peringkat teratas. Hal tersebut menegaskan wajah pelayanan birokrasi di Aceh belum baik. Masih banyak yang suka menyimpang dan menunda-nunda urusan, serta tidak melayani dengan baik dan prosedural.

Gubernur Aceh merasa bahwa pemberian ASI eksklusif selama ini belum optimal, termasuk bagi PNS. Karena kesibukannya, masih ada masyarakat yang mengganti ASI dengan susu formula untuk diberikan kepada bayinya. Itulah sebabnya, di dalam salah satu pasal Pergub yang diteken pada 12 Agustus 2016 itu, ditegaskan, “Cuti melahirkan bagi pekerja perempuan diberikan selama 180 hari (6 bulan) setelah waktu melahirkan.” Sang suami pun dapat jatah cuti, yakni selama sepekan sebelum sang istri melahirkan dan sepekan sesudahnya.

Jika Gubernur Aceh mengeluarkan Pergub tersebut semata-mata untuk menyelamatkan generasi Aceh, lalu apa kebijakannya terhadap wanita hamil non PNS, karena mereka jelas lebih layak dikhawatirkan mengingat persentase prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada balita di Aceh mencapai 26,3 persen dan mendapatkan predikat tertinggi di Pulau Sumatera dan masih jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 19,6 persen, sedangkan kasus tersebut paling banyak dialami oleh masyarakat miskin yang perekonomiannya tidak normal, berbeda dengan para ASN yang perekonomiannya jauh lebih mapan.

Padahal jika hanya untuk memaksimalkan pemberian ASI kepada bayi, banyak cara lain yang dapat dilakukan tanpa harus libur penuh selama 6 bulan bagi ASN, seperti mengatur jam kerja bagi wanita baru melahirkan, atau dengan menyediakan fasilitas layak bayi di kantor-kantor pemerintahan. karena libur panjang tersebut bukan hanya merugikan masyarakat, tapi juga merugikan keuangan Negara.
Share:

Irwan Djohan Tidak Maju, Siapa Bermain ?

​Kalangan muda Banda Aceh sangat mendorong nama Irwan Djohan masuk dalam bursa pencalonan untuk Walikota di Pilkada kali ini, tapi harapan besar para pendukungnya kandas usai Partai NasDem tempat ia selama ini bernaung memutuskan mengusung pasangan Aminullah Usman-Zainal Arifin untuk Pilkada Banda Aceh kali ini. Setelah media Modusaceh.co memberitakan tentang tidak diusungnya Irwan Djohan dalam Pilkada, terjadi respon pro kontra baik internal maupun eksternal, isu yang berkembang juga dua arah, yang pertama tidak siapnya Irwan Djohan maju karena dengan kemungkinan-kemungkinan resiko, kedua adalah isu dijegal dari internal partai.

Kedua isu tersebut pernah hangat dibicarakan publik pasca Irwan Djohan tidak mendaftar dalam bursa calon Walikota di partainya yang beberapa bulan lalu pernah menerima pendaftaran terbuka bagi para masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun kabar itu dibantah keras oleh Irwan Djohan melalui akun facebook resminya tanggal 30 Juni 2016, "Jika ada pengamat politik manapun yang menduga bahwa Partai NasDem tidak merestuinya maju dalam Pilkada Walikota, itu dugaan yang salah besar, apalagi jika ada yang menuding bahwa Partai NasDem menjegal saya, itu sungguh jauh panggang dari api". Lebih lanjut bahkan Irwan Djohan menyebutkan bahwa Saat ini, semua keputusan berada ditangannya sendiri. Baca : (Ragu Ragu Irwan Djohan Merebut Kursi Walikota)

Pernyataan yang akhirnya keluarnya keputusuan akhir tersebut tentu tidak akan memuaskan para pihak yang memang benar-benar mengharapkan Irwan Djohan ikut dalam bursa Pilkada ditahun ini, akhirnya dua isu tersebut kembali terhembus dan akan terus berkembang dinamikanya.

Jika dilihat dari perspektif isu pertama adalah tentang tidak siapnya Irwan Djohan maju, lalu apa yang membuat ia tidak siap, padahal mesin Partai NasDem yang ia andalkan untuk Kota Banda Aceh sangat baik elektabilitasnya di mata publik warga Banda Aceh, kemudian elektabilitas personal Irwan Djohan yang juga sangat baik bahkan didorong oleh publik untuk maju sebagai alternatif terhadap kejenuhan pemimpin saat ini, apalagi ide-ide baru yang ditawarkan oleh lulusan Arsitek itu direspon sangat baik oleh warga Banda Aceh dan dianggap sebagai sosok yang mampu menggantikan kemampuan Almarhum Mawardy Nurdin dalam membangun Banda Aceh, tentang kapasitas yang tak diragukan lagi oleh publik. Ia padahal memiliki segalanya untuk maju, bahkan pasca pasangan Illiza Saaduddin Djamal - Farid Nyak Umar mendeklarasikan diri, maka pasangan yang paling ditunggu oleh warga Banda Aceh untuk mendeklarasikan diri adalah Teuku Irwan Djohan. Baca : (Menariknya Pilkada Banda Aceh, Wakil Jadi Penentu)

Kemudian jika disinggung dari perspektif dijegal oleh partai yang juga menjadi isu hangat saat ini, maka dari segi apanya yang membuat Partai NasDem menguntungkan karena telah menjegal kader potensialnya untuk maju dalam Pilkada, bukankah semua partai pasti mempersiapkan kader-kadernya untuk mau bertarung dalam setiap ajang politik. Lalu dari perspektif mana publik menilai Irwan Djohan dijegal, padahal NasDem juga mempersiapkan karir Irwan Djohan termasuk memberinya Jabatan Wakil Ketua DPR. Bahkan dalam banyak kesempatan Ketua Partai NasDem Aceh Zaini Djalil menyatakan sangat mendukung dan mendorong Irwan Djohan untuk maju, karena memang faktanya Irwan Djohan merupakan salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh Partai NasDem dengan disiapkannya jauh-jauh hari untuk bertarung dalam Pilkada 2017. Bahkan lagi, baru beberapa hari yang lalu Ketua NasDem Aceh memastikan bahwa Irwan Djohan akan maju dalam pilkada ini.

Faktanya, keputusan terakhir yang di ambil oleh Partai NasDem adalah mengusung pasangan Aminullah Usman - Zainal Arifin yang kemudian Irwan Djohan mengingtruksikan kader kader NasDem untuk memenangkan pasangan tersebut, artinya jika dilihat dari fakta-fakta sebelumnya memang terjadi gejolak politik dalam waktu yang relatif singkat atas keputusan itu.

Namun saya berpendapat, tidak majunya Irwan Djohan dalam pilkada kali ini adalah buah dari pertimbangan politiknya bersama Aminullah Usman yaitu "Melawan Illiza". Selama ini publik paham betul bahwa calon terkuat yang mampu merebut kursi Walikota adalah Illiza Saaduddin Djamal, Aminullah Usman dan Teuku Irwan Djohan, tapi dalam berbagai survei nama sang incumbent Illiza Saaduddin Djamal masih mengisi posisi teratas. Jika Aminullah dan Irwan Djohan sama sama maju maka Illiza dapat dengan mudah memenangkan pertarungan tersebut, bahkan saya meyakini Illiza sangat menginginkan Irwan Djohan untuk maju, apalagi calon wakilnya Illiza yang memiliki elektabilitas juga tinggi, tentu menambah kepercayaan diri Illiza untuk memenangkan pertarungan tersebut. Baca : (Bunda Illiza dan Irwan Djohan)

Jika Irwan Djohan ingin memenangkan pertarungan tersebut, ia harus berpasangan atau memilih Wakilnya dengan Aminullah Usman atau Darwati A Gani, karena sosok kedua tersebutlah yang kini mampu menyaingi elektabilitas Illiza dan Wakilnya. Namun seperti Darwati A Gani sudah menyatakan ketidaksediaannya karena Irwandi Yusuf sang suaminya maju dalam Pilkada Gubernur Aceh, sedangkan Aminullah Usman sudah menyatakan komitmentnya dengan PAN dan Zainal Arifin, komitment tersebut bahkan sudah dinyatakan sejak Aminullah belum memiliki partai pengusung, bahkan juga sudah lebih siap bekerja dibanding Irwan Djohan yang belum mempersiapkan apa apa jelang pilkada yang hanya beberapa bulan lagi.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebutlah yang akhirnya membuat Irwan Djohan mengalah dan mendukung komitment Aminullah Usman untuk tetap berpasangan dengan Zainal Arifin. Irwan Djohan meyakini ketidak ikut sertaan dirinya dan berada dipihak Aminullah membuat pertarungan ini jadi seimbang dibanding dirinya dan Aminullah maju secara terpisah.

Tapi publik boleh saja berasumsi, tentu para pihak yang sangat mengharapkan Irwan Djohan maju boleh saja kecewa atas keputusan akhir tersebut, termasuk saya yang mengharapkan adanya calon alternatif yang mampu memberikan warna baru untuk Kota Banda Aceh, namun yang mengetahui kepastiannya tentu hanya pejabat teras Partai NasDem dan Irwan Djohan, tapi jika dilihat dari dinamika yang berkembang saat ini, bila Irwan Djohan dan NasDem tidak mengelola isu ini dengan baik maka akan menjadi kerugian bagi Partai NasDem, yang berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap partai ini. Baca : (Irwan Djohan dan Kegelisahan Pendukungnya)
Share:

Mengenal Tarmizi Karim Dan Zaini Djalil

Tarmizi Abdul Karim atau sering disebut Tarmizi Karim, Putra Aceh kelahiran Lhoksukon pada 24 Oktober 1956 ini bisa dikatakan 1 dari sekian banyak putra Aceh yang sukses di Ibu Kota Jakarta. Berbicara tentang pengalaman dan karirnya tidak dapat disepelekan, ia telah banyak mendapatkan posisi penting mulai dari Bupati Aceh Utara, Kepala Bappeda Provinsi Aceh, Wakil Ketua BKPMD, Staf Ahli Mendagri bidang Ekonomi dan Keuangan, Pejabat Gubernur Kalimantan Timur, Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Pejabat Gubernur Aceh, Irjen Kemendagri RI, dan Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan. Mungkin ia juga satu-satunya Putra terbaik Aceh yang pernah menjadi Pejabat Gubernur sebanyak 3 kali, atau bahkan mungkin satu-satunya di Indonesia, bahkan ia juga satu-satunya Calon Gubernur Aceh yang sedang melanjutkan kuliah pogram doctor (S3).

Segudang pengalaman birokrasi pemerintahan yang ia miliki tentu menjadi bekal untuk sebuah keinginannya yaitu “Kerja Membangun Aceh”. Keinginannya untuk pulang ke Aceh dan mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh menjadi pertanyaan penting yang selama ini timbul di masyarakat, apalagi melihat karirnya di Ibu Kota Jakarta saat ini terbilang cukup gemilang, bahkan bukankah selama ini kita orang Aceh berlomba-lomba untuk berkarir di Ibu Kota, tapi mengapa se orang Tarmizi malah memutuskan kembali ke Aceh ?.

Bisa jadi, itulah keinginan terakhir seorang Tarmizi yaitu “Kerja Membangun Aceh”. Baginya mungkin betapapun gemilangnya karir dirinya ia tetap merasa tak cukup jika dirinya belum bekerja membangun Aceh, atas tujuan itulah mungkin ia memutuskan untuk kembali ketanah kelahirannya dan menggunakan segenap kemampuan dan pengalamannya untuk membangun negeri yang ia cintai yaitu Aceh.

Jika ia mengejar kekuasaan, jika ia mengejar karir, jika ia mengejar kenyamanan, maka Ibu Kota Jakarta telah menyediakan tempat untuknya. Kita mengetahui betul bahwa posisi Tarmizi Karim di Ibu Kota Jakarta memiliki apa yang dia inginkan, tapi yang diputuskan oleh seorang Tarmizi Karim hari ini adalah pulang ke Aceh untuk mencalonkan dirinya sebagai Gubernur Aceh demi sebuah keinginannya dan pengabdiannya untuk Aceh.

Se orang Tarmizi, dengan segudang pengalamannya paham betul tentang kondisi Aceh pasca MoU Helsinky, apalagi pengalamannya di Kemendagri yang selalu berurusan dengan daerah. Trilyunan rupiah anggaran setiap tahunnya tapi tidak mampu mensejahterakan Aceh, bahkan APBA kita lebih besar dari pada Sumatera Utara, tapi indeks kemiskinan malah berada paling bawah sesumatera, 11 tahun perdamaian, trilyunan rupiah dihabiskan tiap tahun dengan bantuan pusat tapi tak mampu membawa masyarakat Aceh bangkit dan mencapai kesejahteraan,  inilah yang menjadi alasan kuat ia Tarmizi sudah saatnya menggunakan kemampuan dan pengalamannya untuk Aceh agar tidak mengalami keterpurukan yang lebih parah lagi.

**
Lalu kemudian Zaini Djalil, ia adalah Ketua Partai NasDem Aceh dan juga sekaligus Advokat senior di Aceh. Pria kelahiran 3 Agustus 1968 ini bukanlah pendatang baru di perpolitikan Aceh dan pernah juga menjadi anggota DPR Aceh, pria murah senyum ini dikenal sebagai orang yang sangat ramah dan mudah bergaul dengan siapa saja.  Kesuksesan NasDem di Aceh yang ia nahkodai menjadi sebuah bukti bagi dirinya bahwa ia adalah sosok yang mampu dan memiliki kapasitas untuk memimpin Aceh, atas dasar itu pula Surya Paloh Ketua Umum Partai NasDem mengutuskan Zaini Djalil untuk mendampingi Tarmizi Karim sebagai Calon Wakil Gubernur Aceh.

Pengalamannya tentang hukum dipandang akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang belum terlaksana dengan baik di Aceh seperti penjanjian MoU Helsinky dan UUPA. Kemudian kedekatannya dengan Surya Paloh juga menjadi modal untuk membangun hubungan baik dengan pemerintah pusat, karena Surya Paloh selama ini dikenal sebagai politisi yang sangat dekat dengan pemerintah pusat dan begitu pula dengan Tarmizi Karim.

Aceh butuh pemimpin yang cerdas agar mampu mengambil keputusan yang benar dan pembangunan yang tepat sasaran, Aceh butuh pemimpin yang mengerti hukum agar persoalan-persoalan aturan-aturan hukum di Aceh terselesaikan secepatnya di Aceh, mengingat perjanjian MoU Helsinky sudah 11 tahun lamanya dan persoalan aturan hukum terkait kewenangan Aceh malah belum sepenuhnya terpenuhi dan pasangan Tarmizi Karim dan Zaini Djalil merupakan kombinasi yang ideal untuk menjawab berbagai persoalan yang dialami oleh Aceh selama ini.


Sudah waktunya rakyat Aceh bangun dari tidurnya dan melihat dengan mata hati, sampai kapan kita terbelenggu dengan berbagai problematika yang tak terselesaikan di Aceh hanya karena memilih yang bukan ahlinya.
Share:

Catatan Doto Manusia & Pria Brewokan

​Suatu hari ditahun 2012, hampir diseluruh penjuru Aceh, orang orang pergi berkumpul di Banda Aceh, tepatnya disebuah lapangan bola club yang dulunya pernah perkasa di Indonesia. Orang orang yang dominannya berbaju merah putih dan garis hitam itu bersorak gegap gempita bak pulang dan menang dari medan perang, sehingga kepulangannya pun meninggalkan sampah dimana mana dan tak diprotes oleh warga Kota Banda Aceh. Dalam kerumunan sorak-sorakan itu, seorang pria hitam manis, brewokan dan tubuhnya yang tegap terlihat gagah perkasa membuat banyak hati inong-inong Aceh rela dipersunting olehnya untuk yang kesekian.

Suara pria itu dapat menghipnotis 52% masyarakat Aceh dan kata-kata yang paling lantang ia keluarkan dilapangan itu adalah "Kalinyoe harus tapileh doto (dokter) yang dapat menyembuhkan rakyat Aceh, yaitu doto manusia, bek yang lage kana nyan doto hewan". Sindiran pedas itu sangat dipahami oleh masyarakat Aceh, siapa yang ia maksud sebagai doto hewan pun sangat masyarakat Aceh pahami. Maka, sindiran-sindiran itu melekat dan teringat oleh masyarakat Aceh melek politik khususnya.

Pasca kemenangan di 2017 itu, gagap gempita kemeriahan pelan pelan memudar, masyarakat yang mengharapkan untuk segera disembuhkan oleh doto manusia eks luar negeri itu pelan pelan pupus juga, harapan masyarakat mulai sirna. Diam diam, terhembus pula kabar bahwa pria bewokan itu tidak lagi seranjang bersama doto manusia, kabar itu menjadi konsumsi publik pasca pilpres 2014 yang lalu, dimana keduanya mulai memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memang sudah pisah ranjang. Pisah ranjang tersebutlah yang kemudian membuat mereka masing masing mencari teman seranjang untuk kembali berbulan madu di 2017 nanti.

Pasangan untuk bulan madu pun sudah mereka dapatkan dan sudah dideklarasikan. Pria brewokan itu untuk 2017 mengisyaratkan perlunya kerjasama partai lokal dan partai nasional, sehingga keputusannya mengambil pasangannya dari parnas menjadi mutlak diperlukan menurut pria brewokan itu. Meski aneh, parnas yang di ambil merupakan parnas yang berada diluar pemerintahan saat ini dan tidak mendapatkan kursi yang dominan di legislatif. Sedangkan doto manusia mengisyaratkan menjaga wasiat Wali Hasan Tiro agar tidak jatuh ketangan yang salah, tapi entah wasiat apa, karena sejak ia berbulan madu dan sampai pisah ranjang, nama Hasan Tiro bisa terhitung jari ia sebutkan dan mulai ia sebutkan ketika kini ingin berbulan madu lagi, memang nama Hasan Tiro itu akan marak terdengar menjelang tahun tahun politik.

Pisah ranjang itu membuat keduanya saling sindir, tak mengherankan dalam setiap ajang wawancara keduanya pasti menyelipkan makna yang harus di terjemahkan sendiri oleh publik buat mantannya itu, yang namanya mantan itu memang tak enak buat di omongin kan ?, hehehe

2017 hampir tiba, doto manusia, pria brewokan, doto hewan dan si anak jakarta dipastikan siap maju dan siap bertarung bersama pasangannya masing masing. Rakyat tinggal menentukan, mana yang benar benar mampu menyembuhkan luka rakyat aceh yang sudah terlalu lama ini, berharap pada doto manusia lagikah ?, pria gagah dan brewokan itu kah ?, doto hewan kah ?, atau si anak jakarta yang pulang untuk menyembuhkan luka rakyat Aceh?.
Share: