Media Online dan Afiliasi Partai Politik

Menjamurnya media online di Aceh patut diapresiasi oleh masyarakat, karena keterbukaan informasi semakin beragam dan semakin mudah didapatkan oleh masyarakat. Fenomena maraknya berkembang media online ternyata buka saja dilakukan atas factor kebutuhan informasi masyarakat, tapi banyak pula yang dilakukan atas kebutuhan afiliasi partai politik tertentu, setidaknya public mengetahui ada banyak media yang selama ini secara terang terangan menjadi afiliasi partai politik. Berita dalam media online menjadi tidak berimbang, apalagi menjelang pilkada seperti saat ini.

“Bila kau ingin mengubah sudut pandang
orang banyak, gunakanlah media massa” (Anonim)

Para politisi sadar betul, bahwa media adalah menjadi satu satunya alat untuk merubah mindset masyarakat, dengan media para politisi dapat dengan mudah mencapai tujuan yang di inginkannya. Maka dari itu, tidak mengherankan baik itu di Aceh maupun ditingkat nasional, bahwa politisi berlomba lomba menguasai media.

Menurut Redaktur Pelaksana Tempo Wahyu Dhyatmika, “cara paling mudah untuk mengukur keberpihakan media adalah dengan mencermati tajuk rencana, editorial, opini media tersebut” sedangkan keberpihakan akan lebih sulit diukur, jika media tersebut sama sekali tidak menulis sikap apapun mengenai topic atau isu yang controversial. Sedangkan kita ketahui bahwa media media online di Aceh saat ini malah seperti latah untuk bersikap dan memvonis para narasumbernya.

Seharusnya, media yang menjadi lembaga public tidak boleh menjadi alat pengaruh bagi kelompok tertentu. Masyarakat berhak memiliki informasi utuh dengan mengedepankan konsep kebenaran informasi oleh media, bukan malah menjadi media yang membangun opini tertentu untuk kebutuhan dan keuntungan pihak pihak tertentu.

Di era serba pragmatisme ini, sebenarnya kita tidak akan menemukan media yang sangat objektif. Dengan demikian, tidak ada media massa yang seratus persen itu bisa independen. Tapi jika keberpihakannya sudah membangun persepsi public, maka ini tentu sudah menjadi masalah, karena telah menjadi hakim publik yang tanpa pemenuhan hak hak objek pemberitaan.

Sumber foto : mynewnormals.com
Share: