• I am an introvert who like to read books and also writing, interest in politics and photography a master student of Industrial Engineering of Syiah Kuala University

  • Do not give up just because it failed at the first opportunity. Something precious you will not have it easily. Keep trying

  • Happiness is a choice. You can choose to be happy. There’s going to be stress in life, but it’s your choice whether you let it affect you or not

  • Kebaikan dalam kata-kata menghasilkan kepercayaan diri, Kebaikan dalam berpikir menghasilkan kebesaran, Kebaikan dalam memberi menghasilkan cinta – Lao Tzu

  • Saya percaya bahwa setiap kejadian dalam hidup terjadi dalam kesempatan untuk cinta, bukanlah ketakutan - Oprah Winfrey

Irwan Djohan & Kegelisahan Pendukungnya

Isu dan perdebatan mengenai Pilkada 2017 semakin hari semakin menghangat dan panas, dibukanya pendaftaran untuk Calon Gubernur, Bupati & Walikota oleh Partai NasDem beberapa hari yang lalu menjadi perhatian dan pembicaraan publik, apalagi sampai masa ditutupnya pendaftaran, Irwan Djohan nama yang di tunggu tunggu oleh Warga Kota Banda Aceh tak kunjung mendaftar, tidak mendaftarnya nama Irwan Djohan menimbulkan pertanyaan dan kegelisahan terutama dikalangan pendukungnya, sehingga muncul lah isu "dijegal". Isu tersebut membuat kader dan internal partai jadi saling bertanya "siapa yang jegal".

Untuk mengakhiri berbagai spekulasi isu yang muncul dan kian liar, akhirnya isu tersebut dijawab sendiri oleh Irwan Djohan yang intinya tidak ada yang jegal dan tidak mendaftarnya sebagai Bakal Calon Walikota juga merupakan pilihannya untuk tetap fokus pada tugasnya sekarang, yaitu sebagai Wakil Ketua DPRA.

Berikut penggalan kalimat yang diklarifikasi oleh Irwan Djohan melalui akun Facebook pribadinya “Saya memang memutuskan untuk tidak mendaftarkan diri... Hal itu murni keputusan saya... Tidak ada pihak manapun yang menekan saya, menghalangi saya, apalagi menjegal saya. Partai NasDem memberikan kebebasan penuh kepada saya untuk membuat keputusan sendiri... Bahkan Ketua DPW NasDem Aceh, Bapak H Zaini Djalil sangat mendukung saya bila memang ingin maju sebagai Calon Walikota Banda Aceh di Pilkada 2017”.

Namun para pendukung dan yang sudah menanti nanti Irwan Djohan untuk maju dalam Pilkada 2017 tentu menimbulkan rasa kekecewaan, bahkan kekecewaan itu diluapkan dalam media sosial dalam beberapa hari ini. Terlepas dari itu mayoritas pendukung menghargai sikap Irwan Djohan yang diyakini punya pertimbangan pertimbangan lain yang akhirnya Irwan Djohan memutuskan tidak mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Walikota.

Dalam pandangan pribadi saya, tidak mendaftarnya Irwan Djohan dalam bursa Calon Walikota Banda Aceh 2017 sangat disesali oleh kader kader Partai NasDem maupun warga kota, NasDem menganggap bahwa Irwan Djohan adalah kader paling potensial untuk diusung dalam bursa calon Walikota Banda Aceh 2017 ini dan saya menganggap sampai saat ini banyak kader kader Partai NasDem dan warga di Banda Aceh masih sangat menghaharapkan Irwan Djohan tetap maju dalam bursa calon Walikota nantinya.

Saya juga meyakini Ketua DPW Partai NasDem Zaini Djalil sangat menyadari kegelisahan dan harapan warga kota terhadap sosok Irwan Djohan. Zaini Djalil bahkan mengetahui betul potensi Irwan Djohan untuk Kota Banda Aceh. Untuk menjawab kegelisahan warga Banda Aceh, sebagai Ketua NasDem Aceh Zaini Djalil tentu memiliki pertimbangan yang membuat ia pasti akan mengusulkan nama Irwan Djohan dalam bursa calon Walikota meski tak mendaftar. Sesuai mekanisme yang ada bahwa DPW Partai NasDem memiliki hak menambahkan 2 nama dari 3 nama yang diusulkan oleh DPD untuk kemudian diteruskan ke DPP, hak tersebut kemungkinan akan digunakan oleh Zaini Djalil untuk mengusulkan nama Irwan Djohan yang kemudian diputuskan oleh DPP.

Saya memahami betul, bahwa NasDem tak akan membiarkan kader kader potensialnya untuk tidak ikut dalam bursa Pilkada 2017, apalagi jika kader tersebut merupakan kader yang didesak oleh masyarakat untuk ikut dalam pemilihan tersebut.

sumber foto : lintasnasional.com
Share:

Langkah Partai NasDem Merupakan Kemajuan Berdemokrasi

Banda Aceh, Partai NasDem membuka pendaftaran bakal calon Gubernur, Bupati/Walikota se Aceh dalam pilkada 2017 ini dimulai tanggal 14-24 Maret 2016. Sikap politik Partai NasDem telah memberikan ruang bagi bakal calon yang ingin maju tapi tidak memiliki kendaraan partai politik selama ini.

Srabah Yudi, Ketua Formandiksi mengatakan “Sikap Partai NasDem tentu merupakan sebuah kemajuan dalam berdemokrasi dan berpartai, karena tidak memaksakan harus kader yang di usung, tapi siapa yang tinggi elektabilitas dan kapabilitasnya dalam survey yang dilaksanakan oleh NasDem”

Langkah Partai NasDem yang membuka kesempatan untuk semua masyarakat yang ingin maju dalam Pilkada patut kita berikan apresiasi, seharusnya semua partai politik memang harus seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana antusiasme masyarakat disetiap kabupaten/kota untuk mendaftarkan diri.

“Partai Politik harus membuka kesempatan kepada semua masyarakat, kemudian baru mendengar dan melihat siapa pemimpin yang di inginkan oleh rakyat dan saya ketahui bahwa Partai Demokrat juga sedang membuka pendaftaran, itu merupakan langkah yang bagus di Aceh” ujar Yudi.

Kita berharap semua partai politik membuka pendaftaran untuk bakal calon Gubernur, Bupati/Walikota, agar masyarakat yang tidak berpartai dan berniat untuk maju dalam pilkada memiliki kesempatan yang sama dengan kader kader partai.


Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem dalam kegiatan Rakerwil di Banda Aceh beberapa hari yang lalu dengan tegas mengatakan, bahwa NasDem tidak akan memaksakan harus kader sendiri yang maju, tapi hasil survey yang menentukan siapa yang layak untuk di usung oleh NasDem.
Share:

Logika Aceh Masa Depan

Aceh masa depan adalah masyarakatnya hidup dalam sebuah peradaban bersyariat, dimana kehidupan bermasyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai nilai syariat dan perilaku masyarakatnya sesuai sebagaimana yang diperintahkan dan terkandung dalam kitab suci Al Quran, bukan seperti sekarang yang hanya menjunjung tinggi symbol symbol syariat tapi miskin perilaku, aklak dan moralnya.

Aceh masa depan telah terbangun sebuah masyarakat yang sejahtera, tidak lagi kita menemukan rumah rumah yang dindingnya terbuat dari pelepah rumbia, lantai tanah dan atap bocor ketika hujan turun. Tapi Aceh masa depan adalah rumah rumah masyarakat sudah semua terbuat dari beton yang kokoh, lantai dari marmer yang indah dan atap dari genteng metal. Masyarakat yang hidup makmur, perekonomian yang tumbuh subur, indek kebahagiaan masyarakatnya melewati Negara Swiss yang ditetapkan sebagai Negara paling bahagia tahun 2015, Aceh akan bahkan lebih bahagia dari pada itu nantinya.

Aceh masa depan tidak lagi hanya menggaung-gaungkan keperkasaan zaman Sultan Iskandar Muda, karena saat itu tiba, masyarakat Aceh sudah lebih hebat dibandingkan zaman Iskandar Muda itu. Tidak lagi menyombongkan diri dengan kekayaan Sumber Daya Alam yang ada, karena kecerdasan masyarakatnya melebihi Hongkong yang saat ini memiliki banyak orang ber-IQ tinggi dengan rata-rata nilai IQ penduduk Hongkong mencapai 107, tapi Aceh nantinya masyarakatnya akan memiliki IQ melebihi dari Hongkong itu. Dengan begitu, Sumber Daya Alam bukanlah merupakan sebuah perihal yang dibanggakan oleh masyarakat Aceh untuk kesejahteraan, tapi kecerdasanlah yang menjadi modal utama untuk kesejahteraan.

Aceh masa depan pula terkenal keseluruh penjuru dunia, Aceh tidak lagi dikenal karena sebuah bencana mahadasyat yang terjadi tahun 2004 silam yaitu tsunami,  tapi dikenal karena kehidupan sebuah negeri yang masyarakatnya memiliki nilai nilai syariat, bukan saja namanya tapi juga perilaku, aklak dan moralnya semua berpedoman sebagaimana yang terkandung dalam Al Quran dan ajaran Rasulullah tanpa harus diatur dalam sebuah Qanun maupun perundang-undangan. Kemudian masyarakatnya yang hebat hebat dan berpengaruh terhadap peradaban dunia, bahkan perekonomian dunia terutama Negara-negara Islam dikuasai oleh Aceh. Aceh masa depan bukan hanya dikenal, tapi juga disegani melebih masa masa kehidupan Sultan Iskandar Muda. Bukan hanya itu, tapi  Indeks Pembangunan Manusianya (IPM) melebihi Norwegia sebagaimana yang dirilis oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 2013 yang menyatakan Norwegia sebagai Negara yang memiliki IPM tertinggi, nantinya Aceh berada diurutan pertama mengalahkan IPM Norwegia.

Pada saat itu, kita dengan mudah melihat gedung gedung tinggi, sebuah bendera local dan nasional berkibar mesra berdampingan diatas bangunan bangunan megah. Insfastruktur public berjalan layaknya sebuah surga dunia, kenyamanan dan keamanan menjadi modal utama. Masyarakat Aceh juga tidak lagi saling mengejar kekuasaan apalagi hanya untuk menjadi yang paling berkuasa, menjadi pemimpin sudah dianggap sebagai jalan pengabdian dan pengorbanan akhir.

Kita tidak menemukan lagi orang orang saling membunuh, hanya karena ingin melanggengkan kekuasaan, kursi kekuasaan tidak lagi menjadi rebutan, karena negeri bersyariat dan masyarakat yang bersyariah sadar betul, bahwa menjadi pemimpin adalah sebuah beban “dosa besar” jika tidak mampu memberikan keadilan bagi semua orang orang yang ia pimpin. Korupsi sudah menjadi tabu dan bahkan tidak terdengar lagi, apalagi maling ayam, maling lembu, maling kambing yang demi hanya sesuap nasi esok hari. Karena para pemimpin sudah menjadikan kekuasaan sebagai pengabdian, bukan sebagai tempat untuk mengejar kekayaan. Pemimpin juga hidup dalam kesederhanaan dan kesahajaan, bukan hanya menjelang pemilihan, tapi sudah menjadi kebiasaan dan bukan kepura-puraan.

Aceh masa depan tidak lagi bicara tentang kesejahteraan, karena perekonomian masyarakat sudah berada di atas rata rata, tapi sudah bicara aklak dan moral. Aklak dan moral menjadi modal utama, semua masyarakat berlomba lomba menjadi orang yang beraklak dan bermoral baik. Yang beraklak dan bermoral diterima dalam semua sektor kehidupan, sedangkan yang tidak beraklak dan bermoral ditinggalkan oleh masyarakat. Bukan seperti sekarang, siapa yang kaya dia pula yang menjadi sanjungan masyarakat, tidak peduli bagaimana aklak dan moralnya, yang terpenting adalah kekuatan materinya.

Semua masyarakat Aceh sudah tertib, tertib hukum, tertib lalu lintas, tertib kerja. Kita akan sulit menemukan orang orang yang masuk penjara karena terjerat persoalan pelanggaran hukum, penjara sepi kasus, karena masyarakat Aceh tau betul dan menjunjung tinggi aturan yang ada sebagaimana menjunjung tinggi nilai nilai syariah. Parkiran tertata rapi, tidak perlu pula tukang parkir untuk mengaturnya, tidak perlu pula polisi berjaga disetiap persipangan traffic light, karena masyarakat tertib berlalu lintas, sebab persoalan aklak dan moral menjadi modal utama masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat.

Para pekerja tidak ada yang telat masuk kerja, apalagi nongkrong diwarung kopi pada jam kerja, karena masyarakat sadar betul, dalam Islam dilarang keras untuk makan gaji buta, karena kesadaran itu pula masyarakat bekerja atas dasar keiklasan dan tanggungjawab.

Itulah Aceh nantinya, sebuah negeri yang kehidupan masyarakatnya tidak peduli pada symbol symbol, tapi disetiap masyarakatnya sudah tertanam betul aklak dan moralnya, sehingga persoalan yang dianggap melanggar nilai nilai syariat tidak akan dilakukan meski tidak diperintah dan diatur dalam qanun

Ilustrasi Foto bersumber dari jaringanpelajaraceh.com
Share:

Illiza, Bergek dan Sanksi Penyelenggaran Hiburan

Aksi Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal kembali dihebohkan kesekian kalinya, kali ini sasaran Walikota adalah kepada penyelenggara konser bergek yang dikenakan sanksi tidak boleh menyelenggarakan hiburan selama 2 tahun hanya karena persoalan tidak memisahkan penonton perempuan dengan penonton laki laki.

Pada tahun 2009, dalam sebuah kesempatan audiensi dengan Illiza yang saat itu masih menjabat Wakil Walikota saya bertanya kepadanya “kenapa penerapan syariat islam di Banda Aceh itu difokuskan pada sebuah simbol simbol dan pembangunan fisik yang kesannya agar orang orang luar Aceh melihat Banda Aceh ini sangat menakutkan, tapi padahal didalamnya penuh dengan dusta dan kenapa pembangunan aklak dan moral tidak diutamakan untuk menyiapkan sebuah peradaban bersyariat ketimbang sibuk mengurus urusan qanun ini qanun itu untuk membuat orang orang takut”.

Saya berpikir tentang penerapan syariat islam adalah yang diutamakan pembangunan aklak dan moralnya terlebih dahulu. Dengan begitu, bicara persoalan aktivitas masyarakat maka tidak diperlukan lagi pemerintah menguras energi untuk mengurusi persoalan pelanggaran syariat, karena masyarakat dengan sendirinya sudah bersyariat.

Seperti yang Surya Paloh katakan dalam kunjungannya ke Aceh beberapa hari yang lalu yaitu Aceh harus memiliki tanggung jawab atas kerusakan moral yang masih terjadi di Indonesia yang saat ini semakin parah, bagaimana menjaga kerusakan moral yang terjadi di Indonesia jika Aceh sebagai negeri bersyariat pun mengalami kerusakan moral yang makin parah. Karena kita di Aceh sibuk mengurusi syariat dengan simbol simbol dan pembangunan fisik dengan melupakan pembangunan aklak dan moral.

Sanksi yang diberikan oleh Walikota terhadap penyelenggara hiburan yang menghadirkan artis Bergek tersebut merupakan aksi “main aman” pemerintah kota, karena sanksi tersebut diberikan setelah menuai pro kontra dimedia sosial dan mempertanyakan kenapa penyelenggara tidak memisahkan antara perempuan dan laki laki.

Seharusnya pemerintah kota punya tanggungjawab untuk mengawasi segala proses berlangsungnya kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara, karena sebelumnya tentu pemerintah kota telah mengeluarkan izin untuk kegiatan tersebut. Ketidak mampuan pemerintah kota dalam mengawasi berlangsungnya kegiatan tersebut sesuai dengan aturan yang diterapkan akhirnya harus ditanggung sebelah pihak yaitu penyelenggara.

Padahal bicara pelanggaran syariat bukan saja terjadi dalam panggung hiburan seperti itu, bahkan hampir di setiap sudut kota, dan dalam gedung gedung pemerintahan, kita menemukan masyarakat yang melanggar syariat.

Politiskah..? pertanyaan itu pantas hinggap dikepala setiap warga kota, karena urusan selangkangan selalu menarik dan antusias untuk diramaikan.

sumber foto : habadaily
Share:

Bunda Illiza dan Irwan Djohan

Bagi masyarakat Kota Banda Aceh, Illiza dan Irwan Djohan merupakan sosok paling familiar dibandingkan figur lainnya. Kedua nama tersebut disebut sebut merupakan kandidat terkuat dalam pemilihan Walikota Banda Aceh pada pilkada 2017 nanti, meski keduanya belum menyatakan maju dalam pilkada nanti, tapi nama mereka selalu muncul baik itu dalam lembaga survey maupun media social.

Bagi saya Illiza adalah sosok Cut Nyak Dhien era modern, kegigihannya dan konsistensi dalam memperjuangkan kota syariat patut diapresiasi, bahkan ia kerap kali turun langsung membubarkan kegiatan kegiatan yang dianggap tidak bersyariat, bahkan akibat beragam aksinya tersebut membuat warga kota sangat menyeganinya. Meski kerap dikritik tajam oleh masyarakat, tapi ia juga memiliki pendukung yang siap berada dalam garda terdepan membentengi gerakan Illiza dalam menumpas perilaku masyarakat yang tidak bersyariat. Dalam konteks pelayanan, kita juga harus mengakui bahwa Banda Aceh jauh lebih baik dibandingkan Kabupaten/Kota lain yang ada di Aceh, kemudian segudang penghargaan pun kerap kali ia dapatkan dari pemerintah pusat dan organisasi lainnya.

Secara pribadi saya menyadari betul bahwa Kota Banda Aceh jauh lebih baik dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Aceh, yang logikanya bahwa kepemimpinan Illiza patut dihargai dan di apresiasi oleh warga kota. Segudang pengalaman politiknya telah memberikan ia kemampuan untuk memimpin kota Banda Aceh.

Kemudian Irwan Djohan, bagi saya Irwan Djohan adalah sosok inspiratif, kehadirannya dalam pentas politik telah menjadi magnet bagi kaum muda untuk ikut dan sadar politik, kita tahu betul bagaimana seorang Irwan Djohan dimata pemuda. Irwan Djohan sangat dikenal dikalangan muda, dukungannya terhadap kreatifitas pemuda telah memberikan ruang bagi mereka untuk berekpresi, kehadirannya pula yang menjadikan anak muda lebih aktif dan ikut peran dalam dunia politik.

Bagi saya fashion politik Irwan Djohan sangat berbeda dari politisi umumnya di Aceh, ia dikenal sebagai sosok yang lebih terbuka, santun dan sangat dekat dengan masyarakat. Gayanya yang sederhana dan tidak berubah sejak ia menduduki kursi Wakil Ketua DPR Aceh telah membuat ia semakin dicintai oleh masyarakatnya.

Bahkan ia kerap kali menolak fasilitas Negara yang dianggap tidak terlalu penting untuk diberikan kepadanya, seperti menolak penggunaan rumah dinas, mobil mewah Toyota Harrier dan memilih menggunakan Innova. Karena sikapnya itu, masyarakat semakin menuai simpatik terhadapnya.

**
Kedua sosok tersebut yang pasti memiliki kemampuan dan kelemahan masing masing, mereka punya cara sendiri dalam memimpin. Bagi saya, secara pribadi tidak mampu membandingi mana yang lebih baik diantara mereka, karena mereka adalah sama sama baik dan sama sama sangat dibutuhkan oleh warga kota untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kota Banda Aceh.

sumber foto : Anas
Share:

Media Online dan Afiliasi Partai Politik

Menjamurnya media online di Aceh patut diapresiasi oleh masyarakat, karena keterbukaan informasi semakin beragam dan semakin mudah didapatkan oleh masyarakat. Fenomena maraknya berkembang media online ternyata buka saja dilakukan atas factor kebutuhan informasi masyarakat, tapi banyak pula yang dilakukan atas kebutuhan afiliasi partai politik tertentu, setidaknya public mengetahui ada banyak media yang selama ini secara terang terangan menjadi afiliasi partai politik. Berita dalam media online menjadi tidak berimbang, apalagi menjelang pilkada seperti saat ini.

“Bila kau ingin mengubah sudut pandang
orang banyak, gunakanlah media massa” (Anonim)

Para politisi sadar betul, bahwa media adalah menjadi satu satunya alat untuk merubah mindset masyarakat, dengan media para politisi dapat dengan mudah mencapai tujuan yang di inginkannya. Maka dari itu, tidak mengherankan baik itu di Aceh maupun ditingkat nasional, bahwa politisi berlomba lomba menguasai media.

Menurut Redaktur Pelaksana Tempo Wahyu Dhyatmika, “cara paling mudah untuk mengukur keberpihakan media adalah dengan mencermati tajuk rencana, editorial, opini media tersebut” sedangkan keberpihakan akan lebih sulit diukur, jika media tersebut sama sekali tidak menulis sikap apapun mengenai topic atau isu yang controversial. Sedangkan kita ketahui bahwa media media online di Aceh saat ini malah seperti latah untuk bersikap dan memvonis para narasumbernya.

Seharusnya, media yang menjadi lembaga public tidak boleh menjadi alat pengaruh bagi kelompok tertentu. Masyarakat berhak memiliki informasi utuh dengan mengedepankan konsep kebenaran informasi oleh media, bukan malah menjadi media yang membangun opini tertentu untuk kebutuhan dan keuntungan pihak pihak tertentu.

Di era serba pragmatisme ini, sebenarnya kita tidak akan menemukan media yang sangat objektif. Dengan demikian, tidak ada media massa yang seratus persen itu bisa independen. Tapi jika keberpihakannya sudah membangun persepsi public, maka ini tentu sudah menjadi masalah, karena telah menjadi hakim publik yang tanpa pemenuhan hak hak objek pemberitaan.

Sumber foto : mynewnormals.com
Share:

Salah Paham Terhadap Aceh

Pencarian saya tentang sejarah Aceh berawal dari kesalahpahaman teman saya di Kairo dengan mahasiswa Aceh yang juga teman saya di Kairo, bahwa mahasiswa Aceh di sana itu eksklusif, tertutup, dan suka membanggakan suku sendiri (contohnya seperti penyebutan masyarakat Aceh yang berubah menjadi rakyat Aceh). Seketika timbul pertanyaan di benak saya : Kenapa dengan orang Aceh? Ada apa dengan mereka? Apa sebabnya teman saya mengatakan seperti itu?. Lalu, saat saya meminta klarifikasi langsung dari salah satu teman saya yang menjadi mahasiswa Aceh di sana via Facebook, saya mendapatkan satu kesimpulan bahwa “Orang Aceh pernah punya pengalaman buruk di masa lalu dengan orang Jawa”. Dan saat itu saya baru teringat bahwa teman saya yang salah paham itu adalah orang Jawa.

Pada awalnya pun saya sempat agak terpengaruh juga dengan ucapan teman saya karena jujur saja, saya paling tidak suka dengan orang yang sukuis (membanggakan suku sendiri lebih baik dari suku yang lain) tapi saya juga tidak bisa menilai dari satu pihak saja, saya harus mencari sendiri apa penyebabnya.

Pikiran saya langsung tertuju pada cerita teman saya yang mahasiswa Aceh bahwa, “Mereka yang di kuburkan di kuburan Kherkof Belanda di Aceh kebanyakan adalah orang-orang Pribumi, bisa dikatakan orang-orang Jawa yang meninggal di Aceh karena termakan taktik devide et impera-nya Tentara Belanda juga ikut di kubur di situ”. Tak hanya itu, saya langsung teringat dengan komentar Pramudya Ananta Toer terhadap Novel Bidadari Hitam yang di tulis oleh T.I Thamrin-orang Aceh asli, “Setiap kali ada yang datang dari suku Aceh, saya selalu minta maaf sebagai orang Jawa. Sudah lebih 100 tahun orang Jawa memerangi Aceh, saya ikut-ikutan bersalah…”.

Dialog-dialog yang ada di dalam Novel tersebut pun membuat saya jadi makin penasaran dengan apa yang terjadi pada Aceh di masa lalu…

“Tidak, nong. Nama kita semua adalah Aceh. Karena itu kita memang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di mata orang Jakarta. Aceh yang pernah menolong dan memberi makan mereka, membelikan mereka 2 pesawat terbang, membiayai NKRI yang lagi terjepit ekornya. Tapi, ketika mereka sudah berani mengambil sendiri di lumbung kita, mereka melecehkan, memburu dan membunuh kita seperti kecoak. Kita bilang, silahkan ambil tapi jangan mencuri dan jangan kemaruk, lalu mereka marah besar, menuduh kita pemberontak, karena itu wajib dibunuh. Perempuan kita yang melawan juga diburu dan diperkosanya, seperti tak malu pada Ibu dan saudarinya sendiri. Seperti Ibu dan saudarinya bukan perempuan saja.”.

Timbul banyak pertanyaan yang sebelumnya tak pernah terpikirkan oleh saya, “Ada apa dengan Aceh pada masa lalu? Kenapa Aceh pernah sangat ingin memisahkan diri dari NKRI? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Alasan apa yang menyebabkan Aceh sampai ingin bergabung dengan NII dan mendirikan DI/TII atau GAM? Kenapa Pemerintah pada jaman dulu (era Presiden Sukarno sampai Presiden Megawati) harus bertindak brutal, kejam dan sadis hanya karena ingin mempertahankan Aceh untuk tetap di wilayah NKRI? Kenapa cara-cara tersebut harus di lakukan oleh Pemerintah?”

Dan dari situ saya baru menyadari bahwa ada potongan sejarah lain yang belum saya ketahui dari Aceh.

Aceh masa lalu adalah Sebuah Negara.
Tak etis rasanya bila saya tidak menceritakan saat Aceh masih menjadi sebuah negara yang berdiri sendiri.

Sejarawan Said ‘Alawi Thahir al-Haddad dalam bukunya “Al-Madkhal ilaa Taarikh al-Islam fi al-Syarq al-Aqsa” menyebutkan satu dokumen kuno dari Dinasti Yang di Cina, yang menceritakan pada tahun 518 M telah datang kepada raja Cina utusan dari kerajaan Puli yang terletak di ujung utara pulau Sumatera (kerajaan Puli adalah kerajaan Puli atau Indra Puri yang memang telah ada di Aceh sebelum Islam datang.

Namun, karena kesulitan mengucap huruf R dalam dialek Cina, maka berubah menjadi L sehingga tertulis “Puli” dalam dokumen Dinasti Yang tersebut. Sisa-sisa dari kerajaan ini masih bisa ditemukan di kawasan Indra Puri, Aceh Besar). Dokumen ini juga menceritakan bahwa kerajaan Puli terbagi dalam 136 wilayah dengan luas wilayah 50 hari perjalanan kaki dari utara ke selatan dan 20 hari perjalanan kaki dari barat ke timur. Dokumen ini membuktikan bahwa sejak abad ke-6 M, orang-orang yang mendiami daerah pesisir Aceh telah mengenal suatu tata cara kehidupan yang berperadaban cukup maju dibanding kawasan-kawasan lain di Nusantara, kecuali kawasan pinggiran sungai Mahakam di Kalimantan Timur, dimana kerajaan Hindu Kutai telah berdiri sejak abad ke 5 M, begitu juga kawasan Jawa Barat dengan kerajaan Taruma Negaranya.

Daerah pesisir utara Aceh mulai disinggahi para pedagang Muslim dari Malabar di India atau langsung dari Jazirah Arab pada abad ke-7 M (1 H), sebagaimana disebutkan L. Van Rijck Vorsel dalam bukunya “Riwayat kepulauan Hindia Timur”. Ia juga menyebutkan bahwa orang-orang Arab telah lebih dahulu tiba di Sumatera 750 tahun sebelum kedatangan Belanda ke sana.

Namun, kerajaan Islam baru muncul pada awal abad ke-9 M. Di antara kerajaan-kerajaan Islam yang pertama di Aceh adalah kerajaan Peureulak di pesisir timur Aceh yang berdiri pada tahun 804 M, kerajaan Lamuri dan Samudra Pasai di pesisir utara Aceh.

Pada awal abad ke 16 M, berdirilah kerajaan Islam Aceh Darussalam yang berbentuk kesultanan Aceh dengan raja pertamanya Sultan Ali Mughayat Syah (1513-1530) putra dari sultan Syamsu Syah dan cucu dari sultan Inayat Syah dari kerajaan Lamuri. Kerajaan Aceh Darussalam yang lahir pada tanggal 12 Dzulqa’idah 916 (1513 M) adalah sebuah kerajaan Federasi yang terdiri dari kerajaan Islam Peureulak, kerajaan Islam Samudra Pasai, kerajaan Lamuri, kerajaan Islam Lamno Jaya, kerajaan Islam Lingge, kerajaan Islam Pedir dan kerajaan Islam Teuming. Peleburan kerajaan-kerajaan Islam Aceh dalam satu wadah itu kemudian diberi nama kerajaan Aceh Raya Darussalam, atau lebih dikenal dengan proklamasi Samudra Pasai.

Kerajaan Aceh Darussalam mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Ia mampu menempatkan kerajaan Islam di Aceh pada peringkat kelima di antara kerajaan terbesar Islam di dunia pada abad ke 16. Kelima kerajaan Islam tersebut adalah kerajaan Islam Turki Utsmani di Istanbul, kerajaan Islam Maroko di Afrika Utara, kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah, kerajaan Islam Akra di India dan kerajaan Aceh Darussalam di Asia Tenggara. (Mutiara Fahmi, tesis: Gerakan Kemerdekaan di Aceh dalam pertimbangan Hukum Islam, 2006, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 70-72)

Lalu kenapa Aceh pernah sangat ingin memisahkan diri dari NKRI?
Berikut ini adalah beberapa faktor kenapa Aceh pernah ingin memisahkan diri dari NKRI:
Sikap pemimpin RI yang dipandang oleh Tgk. Daud Beureueh telah menyimpang dari jalan yang benar.

Karena pada waktu itu Presiden Sukarno pernah berjanji memberikan hak kepada Aceh untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syari’at Islam dan janji tersebut tak pernah diwujudkan. Hal ini diperkuat oleh pengakuan saksi dan pelaku sejarah Tgk. H. Syech Marhaban Hasan yang menceritakan, saat kunjungan Soekarno ke Aceh, Soekarno pernah meminta kepada Tgk. Daud Beureueh untuk membantu perang bersenjata antara Indonesia dengan Belanda, Daud Beureueh menyanggupi asalkan dengan 2 syarat : perang yang dikobarkan adalah perang Fisabilillah dan rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan syari’at Islam di dalam daerahnya apabila perang telah usai. Akhirnya Soekarno menyanggupi 2 syarat tersebut, Namun, Daud Beureueh meragukan janji Soekarno dan meminta Soekarno untuk menuliskan janjinya tersebut di atas secarik kertas. Melihat hal itu, Soekarno langsung menangis terisak-isak dan merasa tidak dipercaya. Melihat Soekarno menangis, Daud Beureueh menjadi terharu dan kemudian berkata, “Bukan kami tidak percaya saudara presiden. Akan tetapi, hanya sekedar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak untuk berperang”. Lalu Soekarno menyeka air matanya dan menjawab: “Wallahi, Billahi, kepada Daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai syari-at Islam. Dan Wallahi, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syari’at Islam di dalam daerahnya”. Menurut keterangan Daud Bereueh, karena iba hatinya melihat Presiden menangis terisak-isak, dirinya tak sampai hati lagi meminta jaminan hitam di atas putih atas janji-janji Presiden Soekarno. (Ibid, hlm. 119-121)

Kekecewaan rakyat Aceh saat status propinsi Aceh yang belum genap berumur setahun dibubarkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat dan menggabungkannya dengan Propinsi Sumatera Utara (yang berbeda latar belakang serta kebudayaannya) dengan alasan yang cukup ironis yaitu karena bertentangan dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang hanya mengakui 10 propinsi dalam wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS). Padahal, RIS itu sendiri justru lahir dan mendapat pengakuan Internasional karena masih adanya Aceh sebagai satu-satunya wilayah modal Indonesia yang tidak dapat kembali di duduki oleh Belanda dalam perjuangan fisik. (Ibid, hlm. 121)

Saat Aceh masih menjadi sebuah Negara, Aceh tidak pernah menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda, sehingga secara hukum, Aceh bukan Hindia Belanda dan dengan demikian saat Hindia Belanda menjadi Indonesia, Aceh tidak secara otomatis berada di dalamnya. Menurut teori Ilmu Negara dan Hukum Internasional, bangsa dan Negara Aceh belum lebur tapi bermasalah. Hilangnya status suatu bangsa dan negara menurut Sofyan Ibrahim Tiba, SH (juru runding Gerakan Aceh Merdeka) karena satu dari dua alasan, yaitu alasan alam, seumpama buminya hancur atau tenggelam. Dan alasan sosial politik, jika negara atau bangsa itu telah menggabungkan diri ke dalam atau bersama bangsa lain. Oleh karena itu, menurut GAM, penggabungan Aceh ke dalam Indonesia saat proklamasi 17 Agustus 1945 belum sah dan merupakan kekeliruan ketata-negaraan. Aceh menurutnya, sejak proklamasi tidak pernah menyatakan bergabung dengan NKRI seperti halnya Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman melalui keputusan Kotikokootai (Dewan Perwakilan Rakyat) tanggal 19 Agustus 1945. (Ibid, hlm. 141-142)

Karena perlakuan tidak adil dari pemerintah pusat terhadap Aceh. Seperti sikap sentralistik pemerintah Orba terhadap Aceh yang telah melahirkan kesenjagan sosial-ekonomi yang cukup mencolok di daerah istimewa Aceh. Sebagai contoh, penerimaan APBD propinsi Daerah Istimewa Aceh tahun 1997/1998 hanya berkisar 150 milyar dari +/- Rp. 32 triliun yang disumbangkannya untuk negara pada tahun yang sama. Artinya, apa yang diterima Aceh tidak sampai 0,5 % dari total yang disumbangkannya. (lihat Said Mudhakar Ahmad, Masalah Aceh: Dilema antara Sikap, Martabat dan Rasa Keadilan, Waspada (Harian), Medan 31 Agustus 1998). (Ibid, hlm. 82).

Alih-alih ingin mengamankan situasi dari tindakan suatu gerakan yang disebut pemerintah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan memberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM), banyak korban sipil yang menjadi korban pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against Humanity) dalam pemberlakuan status DOM tersebut. Seperti adanya pembunuhan, adanya penyiksaan atau penganiayaan baik secara fisik maupun mental, adanya penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, adanya kekerasan seksual, adanya penghilangan paksa dll. (untuk mengetahui lebih jauh tentang jumlah korban DOM, lihat buku yang ditulis oleh Al-Chaidar, (Ibid, hlm. 84).

Karena efek dari kesalahpahaman teman saya inilah yang akhirnya membuat saya menjadi jatuh cinta pada Aceh dan masa lalunya. Seharusnya mereka yang kontra terhadap pemberlakuan syari’at Islam di Aceh dengan alasan karena terbentur dengan undang-undang yang ada di atasnya bisa mengingat kembali janji dan sumpah Presiden Sukarno dulu terhadap Tgk Daud Beureueh-khususnya pada rakyat Aceh.

kutipan dalam akun fun page facebook “Sang Musafir Cinta”
disebutkan ditulis oleh : Sarah Mantovani, SH.
sumber foto : muslimpoliticians.blogspot.co.id
Share:

Ragu Ragu Irwan Djohan Merebut Kursi Walikota

Nama Teuku Irwan Djohan punya daya tarik tersendiri bagi warga Kota Banda Aceh, terutama kalangan muda, ia pernah mencalonkan diri sebagai Walikota Banda Aceh pada tahun 2012, sebagai pendatang baru ketika itu, Irwan Djohan mampu meraih 15,39% (13.318) suara atau berada pada posisi ke 3 sebagai pemenang, angka tersebut memang bukan angka yang diinginkan oleh para calon, namun sebagai pendatang baru, angka tersebut merupakan sebuah prestasi yang luar biasa.

Usai pilkada tahun 2012, namanya melambung dan ia mulai terkenal dan diperbincangkan oleh warga kota terutama kalangan muda. Kemudian ia bergabung dengan Partai NasDem dan dipercayakan sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kota Banda Aceh.

Setelah bergabung dengan Partai NasDem, ia juga mendaftarkan diri sebagai calon legislatif untuk dapil I dari Partai NasDem dengan menggunakan kuota 120%. Dalam pemilihan legislatif (pileg) ia mampu mengungguli kawan kawan separtainya, sehingga terpilih sebagai anggota DPR Aceh. Kemudian karena Partai NasDem menjadi pemenang ke 3 dalam pileg di Aceh, maka Partai NasDem berhak memiliki posisi Wakil Ketua II DPRA yang kemudian Partai mempercayakan posisi tersebut untuk diisi oleh Irwan Djohan.

Setelah menjadi Wakil Ketua DPRA, gaya komunikasinya tidak berbeda, ia tetap dikenal sebagai sosok yang dekat dengan kalangan muda dan menjadi inspirator bagi kaum muda Kota Banda Aceh, sehingga namanya selalu saja diperbincangkan, bahkan dalam dunia sosial media, facebooknya tetap menjadi incaran bagi pengguna media sosial.

Walikota Banda Aceh 2017
Saat ini menjelang Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2017, nama Irwan Djohan selalu dikait-kaitkan sebagai calon Walikota Banda Aceh. Dalam beberapa kesempatan, Irwan Djohan mengatakan bahwa ia akan mengikuti mekanisme partai dan kemauan warga Kota, jika partai mengusungnya dan masyarakat memilihnya melalui survei yang dilaksanakan oleh Partai NasDem, maka ia akan ikut dalam pilkada.

Sebetulnya ada banyak nama yang diisukan dan diharapkan untuk maju, baik itu sebagai Walikota maupun sebagai Wakil Walikota, bahkan 3 nama diantaranya dianggap paling beken yaitu Illiza Saa’duddin Djamal, Teuku Irwan Djohan dan Aminullah Usman. Ketiga nama ini dianggap bakal bersaing ketat jika bertarung nantinya dalam pilkada, kemudian disusul dengan nama Ibnu Rusdi, Sabri Badruddin, Zainal Arifin, Irwansyah, Farid Nyak Umar, dll yang sangat didominasi oleh kalangan muda. Kota Banda Aceh memang sangat menarik, memiliki banyak stok politisi kedepan yang siap memimpin kota ini.

Terkait Irwan Djohan maju atau tidak dalam pilkada nantinya, saya melihat mulai ada keraguan didalam internalnya, ragu terhadap kemampuan memenangkan pilkada, apalagi Illiza sebagai calon Incumbent dan memiliki kekuatan yang membuat calon lain harus berpikir panjang untuk menyainginya. Terlepas dari berbagai kritikan yang dialamatkan kepada Illiza saat ini oleh warga kota, tapi kemampuan Illiza dalam menangani permasalahan kota dan konsen terhadap penegakan syariat islam masih dianggap sebagai kekuatan untuk memenangkan kembali dalam pilkada nantinya.

Setidaknya keraguan itu muncul didalam tim Irwan Djohan yang belakangan sebelumnya gencar mempromosi Irwan Djohan untuk Walikota dipilkada 2017, tapi saat calon lain mulai gencar dipromosikan oleh timnya dan mendekati pilkada, tim Irwan Djohan malah mulai diam, diam tersebut setidaknya terlihat dimedia sosial yang mulai tidak adanya gerakan masif yang dilakukan seperti sebelumnya.  Padahal Partai NasDem sedang melakukan survei, jika mereka benar benar menginginkan Irwan Djohan untuk maju dalam pilkada Walikota, maka setidaknya mereka harus mulai lebih gencar bekerja untuk meningkatkan elektabilitas Irwan Djohan, apalagi pesaing Irwan Djohan tidak akan jauh berbeda dengan pilkada 2012 lalu.

Irwan Djohan yang saat ini menjabat  Wakil Ketua DPRA juga terganjal dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, yang memutuskan ketentuan mengharuskan legislator untuk mengundurkan diri dari jabatan, sejak ditetapkan oleh KPU atau KIP sebagai calon Kepala Daerah sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Jika kemudian pilkada 2017 nantinya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah juga berlaku di Aceh, maka setidaknya itu juga menjadi pilihan yang sulit bagi Irwan Djohan nantinya. Bukan hanya itu, pemilih Irwan Djohan dalam pileg 2014 juga mulai angkat suara, mereka sebagian juga menginginkan Irwan Djohan tetap menunaikan tugasnya di Legislatif dan menuntaskan janji janjinya dalam pileg kemarin.

Pilihan sulit tersebut adalah, jika ia harus mengundurkan diri dari legislatif dan mencalonkan diri sebagai Walikota Banda Aceh, namun tiba waktunya malah tidak mampu menjadi pemenang, maka tamatlah riwayat politiknya yang baru berusia sebiji jagung tersebut.

Maka, beranikah seorang Irwan Djohan mengambil resiko itu ?
Pertarungan antara Kemenangan atau tamat riwayat politiknya
Ini bukan perkara mudah diusia politiknya yang masih belia
Share:

Dagang Bendera Jelang Pilkada

Harga bendera kembali melambung tinggi, si bintang bulan itu kini kembali jadi incaran politisi, berapalah harga bendera itu jika kini terus terusan dipolitisasi, seolah mereka pejuang MoU Helsinky, tapi nyatanya mereka sibuk diri dan selalu kembali menjelang pesta demokrasi.

Aksi para pimpinan DPRK se Aceh hari ini dalam rapat koordinasi di DPR Aceh bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru, pasalnya perihal tersebut hanyalah aksi unjuk gigi dan bendera kembali jadi sebuah alat untuk melupakan kegagalan dan ketidakmampuan mereka dalam mengimplementasikan MoU Helsinky.

Ketidakmampuan merupakan jelas ketidak adanya sumber daya manusia yang mumpuni selama ini yang berada di lembaga legislatif dan eksekutif pasca lahirnya MoU Helsinky.

Persoalan bendera sudah menjadi barang dagangan, baik itu dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Fanatisme masyarakat dimanfaatkan oleh partai politik untuk mendulang suara dalam pemilihan tersebut. Lalu sampai kapan masyarakat dimabuk kepayang dengan kebodohan ini.

11 tahun pasca MoU Helsinky, kita sibuk menyalahkan pihak lain dari ketidak mampuan kita dalam menyelesaikan problem yang terkandung dalam perjanjian MoU itu. Kita mulai menikmati fenomena tersebut, seolah olah benar bahwa pihak lain yang salah dengan tidak terimplementasikan MoU.

Kini pilkada kembali hadir, persoalan bendera pun kembali muncul, padahal 2 periode Aceh telah dipimpin dibawah kekuasaan partai politik lokal, namun dua periode dibawah kekuasaan partai politik lokal tersebut belum mampu mengimplementasikan butir butir yang terkandung dalam MoU. Dimana kesalahannya ?

Jika sudah mendekati pilkada, partai politik mulai mencari cara untuk memperdagangkan sesuatu yang memunculkan fanatisme masyarakat, perihal tersebut selalu saja berulang ulang dengan pola yang sama.


Jika saja masyarakat benar benar memiliki pendidikan politik, maka Aceh tidak akan menjadi seperti ini, yaitu masyarakat yang termanfaatkan untuk kepentingan kuantitatif para politisi.

Mari kita dagang kembali, supaya rakyat memilih kita lagi
Share: