Din Minimi Dan Perlawanannya Terhadap Zikir

"Kalau saya wujudkan keinginan untuk bertemu istri dan anak saya sekarang, lalu bagaimana dengan anak anak yatim yang ada bersama saya disini sekarang" ujar Din Minimi, seperti yang tertulis di halaman pertama harian Serambi Indonesia terbitan 29 Mei 2015.

Din Minimi memang beberapa bulan ini menjadi topic hangat yang terus diperbincangkan, mulai dari pihak keamanan, politisi, aktivis, mahasiswa dan anak anak muda Aceh, karena tindakannya yang saat ini menyatakan perlawanan terhadap kepemimpinan Zikir "Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf" dengan alasan tidak menepati janji, tidak mengurus anak yatim dan tidak mengimplementasikan perjanjian MoU Helsinky yang ditanda tangani tahun 2005 silam.

Din Minimi tak lain adalah mantan kombatan GAM, menurut keterangannya dimedia, ia jelas jelas menunjukkan kekecewaannya terhadap para elit pejabat di Aceh, terutama kalangan mantan GAM, yang disibukkan dengan "MEMPERKAYA DIRI" dan tak lagi menjadikan wadah politik sebagai cara untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat Aceh, terutama memperhatikan anak yatim dan memperjuangkan terimplementasinya UUPA sebagaimana perjanjian MoU Helsinky.

Beranjak dari kekecewaan tersebut, Din Minimi akhirnya kembali naik gunung dan memproklamirkan diri sebagai kelompok yang menentang pemerintah Aceh dalam hal ini "Zikir". Ketenerannya adalah saat ia pertama kali tampil dihalaman pertama Serambi Indonesia beberapa bulan yang lalu dengan didampingi oleh salah satu LSM local di Aceh, hingga mengundang respon pihak keamanan di Aceh untuk mengejarnya.

Namun, saya secara jujur setelah berkali kali membaca pemberitaan terkait Din Minimi, benar benar mengundang simpatik kepada Din Minimi. Yang saya sesalkan adalah mengapa perjuangan Din Minimi terpojokkan, padahal ia jelas jelas dan berulang kali mengatakan bahwa hal itu ia lakukan karena kekecewaannya terhadap pemerintah yang ia nilai telah melupakan garis dan tujuan lahirnya perdamaian.

Akibat keputusannya itu, Din Minimi terpaksa meninggalkan 3 anak dan istrinya, serta kembali mengajak mantan mantan kombantan GAM untuk naik gunung dan menjelajah pergunungan Aceh seperti dulu yang pernah ia lakukan ketika Aceh masih dalam konflik. Bahkan ia telah menghibahkan hidupnya sampai akhir hayat untuk terus memperjuangkan cita citanya agar pemerintah memberi keadilan bagi rakyat Aceh, memperhatikan janda korban konflik, anak yatim dan mengimplementasikan perjanjian MoU Helsinky.

Apa yang dilakukan oleh Din Minimi saat ini adalah, seperti yang juga pernah dilakukan oleh Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, yaitu melawan ketidak adilan pemerintah pusat terhadap Aceh, namun sekarang Din Minimi melakukan perlawanan terhadap Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Pemerintah Aceh yang dikuasai oleh elit GAM) karena ketidak adilan dan pengabaiannya terhadap anak yatim, janda korban konflik dan para mantan GAM yang saat ini masih terkatung katung penghidupannya, sedangkan para elit GAM sudah hidup dalam kegemilangan harta dan fasilitas.

Sejak munculnya kelompok Din Minimi ke publik dan menjadi perhatian serius masyarakat, sampai saat ini pemerintah diam dan tak menggubris tuntutan yang dilakukan oleh para kelompok Din Minimi, bahkan upaya persuasif pun tak dilakukan oleh pemerintah, seperti apa yang dilakukan oleh Danrem Lilawangsa. Keputusan Danrem Lilawangsa untuk bersilaturrahmi kerumah keluarga Din Minimi disambut positif oleh para tokoh dan masyarakat Aceh, karena TNI sedang melakukan upaya persuasif dan upaya persuasif diyakini mampu meredam pertumbuhan kelompok tersebut dibandingkan upaya kekerasan, mengingat sejarah bahwa Aceh tidak bisa dilakukan upaya kekerasan untuk menumpas kelompok yang sedang melakukan perlawanan.

Diamnya pemerintah dalam hal ini Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf menunjukkan, bahwa pemerintah memang sedang tidak memberi perhatian terhadap para mantan GAM, janda korban konflik dan anak yatim. Karena kelompok ini bukan baru baru muncul, akan tetapi sudah terjadi kontak tembak berulang kali dan telah jatuh korban jiwa, sedangkan Din Minimi sendiri, berulang kali berbicara ke media terhadap apa yang sedang ia perjuangkan. Bahkan kelompok ini semakin bertumbuh pengikutnya dan akhir akhir ini telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, karena dapat terciptanya kembali Aceh dalam konflik. Akibat dari tidak adanya perhatian pemerintah, maka kelompok ini pun menjadi semakin liar dan berkembang.

Jika Aceh kembali dalam konflik, lalu siapa yang harus bertanggung jawab ?
Rakyat Aceh kah yang harus jadi korban lagi….
Share: