Hiburan Aceh Merdeka

Aceh, memang bukanlah sebuah negeri, melainkan sebuah Provinsi yang punya aturan khusus, berbeda dari daerah lainnya di Indonesia. Aceh punya kekhususan yang diakui dan dihormati oleh pemerintahan pusat dalam bentuk Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang lahir pasca perjanjian MoU Helsinky tahun 2005 silam, dalam UUPA kekhususan Aceh di akui sedemikian rupa, bahkan dalam kata lain masyarakat Aceh sering
mengistilahkan bahwa Aceh telah merdeka dalam bingkai NKRI, entah apa maksud kata merdeka itu, padahal jika ingin dikatakan merdeka dalam bidang ekonomi, itupun belum terjadi, sebab di Aceh ada ribuan sarjana yang menganggur, di Aceh ada juga ribuan rumah yang kehidupannya memprihatinkan, apalagi berbicara tentang rumah sebagai tempat berteduh juga ada ribuan yang tidak layak huni.

Istilah merdeka dalam bingkai NKRI mungkin bisa sebagai hiburan untuk masyarakat Aceh yang pernah bermimpi untuk berpisah dan membentuk Negara sendiri, meski akhirnya berujung pada perdamaian usai luluh lantak dihantam oleh gelombang tsunami.

Sejak kekhususan itu tertulis dalam kitab UUPA, Aceh memang banyak sector yang bisa di urus dan dibentuk sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat, kemudian sejak saat itulah banyak muncul lembaga lembaga resmi pemerintah seperti Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syariat Islam, seperti DPRD berganti nama menjadi DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) begitu juga dengan DPRD tingkat II berganti nama menjadi DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota) dan yang masih hot alias masih bergulir panas permasalahan bendera dan lembaga Wali Nanggroe. Tentunya itu semua hanya ada di Aceh, tak ada satupun lembaga itu ada di provinsi lain di Indonesia selain di Aceh.

Bahkan sejak perdamaian terjadi kita lupa bahwa harapan masyarakat yang sesungguhnya, kita terlalu bereforia pada kebebasan yang dibentuk dalam bentuk kitab yang bernama UUPA. Kita lupa bahwa ada ribuan masyarakat Aceh yang mengganggur dan hidup dibawah kemiskinan, tapi Aceh malah kaya akan gagasan, yaitu gagasan mendirikan nama, lembaga dan hal baru. Tapi miskin akan pembangunan sector ekonomi, seharusnya usai perdamaian yang sudah berlansung lebih dari 8 tahun, dengan kekhususan dan kebebasan yang diberikan untuk Aceh dalam mengurus kebutuhannya sendiri kita sudah hidup lebih baik, tapi nyatanya kita masih hidup dibawah kemiskinan, bahkan pendidikan kita mendapat juara yang memalukan, apalagi ketika di umumkan oleh kemendikbud bahwa kualitas pendidikan kita di Aceh dibawah kualitas pendidikan di Papua, wah mau jadi apa generasi Aceh ini, padahal kita hidup dalam bentuk kekhususan dan keistimewaan dibandingkan provinsi lainnya.

Kita sibuk membentuk Aceh untuk jauh berbeda dari provinsi lain, meski perbedaan itu tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan Aceh, kita lupa tentang kebutuhan utama masyarakat Aceh yaitu hidup sejahtera, kita dengan bangga mengatakan tentang kekhususan Aceh, tapi kita menyembunyikan tentang kenyataan bahwa di Aceh ada ribuan masyarakat yang hidupnya dibawah garis kemiskinan, kita menyembunyikan bahwa di Aceh pengemis ibarat jamur yang tumbuh dimusim hujan.

Dulu kita dengan bangga mengatakan bahwa Aceh akan lebih baik dan sejahtera jika di urus sendiri, jadi sekarang siapa yang mengurus Aceh ?. Apakah dengan begitu kita sudah baik dan sejahtera, butuh berapa tahun lagi kita untuk sejahtera, apakah butuh waktu sampai semua sumber daya alam yang sudah terkuras habis baru kemudian masyarakat Aceh merdeka, atau kita kembali menghibur diri dengan Aceh merdeka dalam bingkai NKRI.