Politik Bunglon Prabowo Dan Gagasan Jokowi

Pemilihan Presiden telah usai pada 09 Juli 2014 yang lalu, ketegangan politik pelan pelan mulai mencair, dari yang sebelumnya kita ketahui bahwa suhu politik yang tinggi telah mencemaskan banyak masyarakat untuk beraktifitas, sebelum pilpres digelar berbagai isu negatif beredar marak di masyarakat, mulai dari black campaign dan negatif campaign terhadap kedua pasangan capres dan cawapres ini sampai terhadap isu kerusuhan yang akan terjadi. Namun meski banjir terhadap isu black campaign dan negatif campaign, masyarakat telah menentukan pilihannya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun mendatang, pertarungan tersebut dimenangkan oleh Jokowi Jusuf Kalla yang mengalahkan rivalnya dengan selisih sedikit suara yaitu berkisar 8juta suara.

Melihat dinamika pencalonan kedua pasangan capres ini, banyak orang yang mengira pasangan Prabowo Hatta lah yang bakal keluar sebagai pemenang, meski di awal awal sebelum pencalonan elektabilitas Jokowi paling tinggi dibandingkan calon lainnya, akan tetapi pasca pendaftaran pasangan capres dan cawapres tersebut, pasangan Prabowo Hatta makin meroket jauh elektabilitasnya, belum lagi jumlah koalisi yang berada di kubu Prabowo lebih banyak dibandingkan dengan Jokowi dan kubu Prabowo juga didukung oleh mayoritas kepala daerah, mulai dari Gubernur sampai bupati yang tentunya punya struktur yang cukup untuk memenangkan pasangan Prabowo Hatta sebab dapat menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi jaringan dibawah sampai pada tingkat kecamatan maupun desa. Sedangkan Jokowi hanya didukung oleh sedikit Kepala daerah dan penggunaan struktur partai yang mayoritas mendukung Prabowo Hatta semakin membuat mereka lebih percaya diri bahwa mereka akan keluar sebagai pemenang.



Kemudian dari segi persiapan tim maupun finansial juga jauh lebih matang tim Prabowo Hatta dibandingkan Jokowi Jusuf Kalla. Prabowo yang telah berencana maju sebagai Presiden mulai 5 tahun lalu tentu telah melakukan persiapan yang matang, mulai dari finansial maupun marketing politik untuk memenangkan pilpres pada tahun 2014 ini, marketing politik itu terbukti Gerindra mampu menjadi partai pemenang ketiga dengan mengalahkan banyak partai partai lainnya, keberhasilan Gerindra pada pileg dengan kenaikan sekitar 6% suara telah membuat Prabowo lebih percaya diri untuk maju sebagai calon Presiden.



Strategi Prabowo yang melakukan apapun untuk menaikkan elektabilitasnya juga terlihat secara mata telanjang, publik mengetahui bagaimana Prabowo disatu sisi mengatakan dirinya sebagai Soekarnoisme namun dilain sisi Prabowo menyebut dirinya sebagai Soehartoisme bahkan Gusdurian, strategi bunglon yang dilakukan Prabowo tidak lain adalah untuk menarik para pemilih yang mengagumi tokoh tokoh tersebut. Padahal tokoh tokoh tersebut sangatlah berbeda karakter dan ciri khasnya, jadi jika kemudian pembaca menanyakan pendapat penulis tentang Prabowo maka saya menjawab Prabowo sebagai orang yang tidak punya prinsip dalam marketing politik, karena cenderung bersifat bunglon dan inkosisten.



Hal tersebut malah berbanding terbalik dengan marketing politik Jokowi, disaat Jokowi mulai merasa bahwa dirinya telah dikepung oleh elit kekuasan yang menjadi lawan politik beratnya. Jokowi malah menebar virus bahwa dirinya adalah Jokowi, bukan gusdurian, bukan Soekarnoisme, bukan pula Soehartoisme maupun yang lainnya, dengan percaya diri Jokowi menyebutkan dirinya sebagai produk baru, produk reformasi dan sebagai anak yang ndeso. Jokowi dengan percaya diri dan sikap optimistik nya di tebarkan kepada pendukung dan relawannya bahwa Jokowi akan menang dengan kerja keras rakyat.



Akibat perbedaan mencolok terhadap kubu capres dan cawapres yang mayoritas didukung parpol dan minoritas didukung parpol akhirnya keluar lah istilah koalisi elit politik melawan koalisi rakyat, istilah ini malah menjadi kekuatan Jokowi untuk menggerakan relawannya yang berada didesa desa untuk bekerja keras memenangkan Jokowi Jusuf Kalla agar budaya politik yang berpusaran pada elit politik segera bisa tersingkirkan dari kekuasaan, namun hal ini berbanding terbalik dengan kubu Prabowo Hatta yang masih sibuk dengan pusaran elit politik, kubu Prabowo Hatta menilai solidnya partai pendukung dan pentingnya partai Demokrat untuk menjadi bagian dari koalisinya adalah hal penting yang harus dikejar, sehingga manajemen kerja tim Prabowo Hatta hanya berpusaran dan mempercayakan penuh konsituen pada elit elit politik yang punya pengaruh dan kekuatan finansial.



Usai pemilihan pada 09 April yang lalu, satu peristiwa menegangkan telah terlewatkan oleh rakyat Indonesia, dimana rasa was was akan terjadinya kerusuhan yang sebelumnya sempat hadir dibenak masyarakat akhirnya tidak terbukti, namun rasa was was tersebut hanya meredam sementara, sore harinya kedua kubu capres dan cawapres melakukan deklrasi kemenangan, pasangan Jokowi Jusuf Kalla mendeklarasikan kemenangan terlebih dahulu dengan mengandalkan 7 lembaga survei yang memenangkan dirinya, kemudian disusul dengan deklarasi kemenangan oleh kubu Prabowo Hatta yang mengandalkan 4 lembaga survei yang memenangkan dirinya. Akibat saling klaim menang dari kedua kubu capres dan cawapres ini akhirnya memunculkan polemik baru ditengah masyarakat, perang media mulai dari televisi, cetak, online dab sosial kembali ramai ramai memberitakan perbedaan hasil survei ini, melihat polemik dan stabilitas keamanan yang mulai mengkhawatirkan akhirnya komisi penyiaran indonesia (KPI) mengeluarkan instruksi agar media televisi tidak lagi memunculkan hasil Quick Count yang berbeda beda tersebut.




Sejak saat itu baik Presiden maupun KPU Langsung menginstruksikan bahwa masing masing pasangan capres dan cawapres untuk menahan diri dan menunggu hasil keputusan KPU pada tanggal 22 Juli, kemudian pelan pelan suasana pun kembali mencair, meskipun ada pasangan capres dan cawapres yang melakukan manuver dan memperkeruh keadaan.



Tiga hari menjelang penetapan hasil di KPU, khususnya kubu Prabowo Hatta mulai melakukan manuver lain, dari semulanya yang meyakini bahwa ia menang akhirnya mulai menolak hasil, meminta KPU menunda penetapan, kemudian menggugat KPU, bahkan secara terang terangan mengatakan bahwa akan mengerahkan masa kekantor KPU, dilain sisi pasangan Jokowi Jusuf Kalla malah mulai terlihat lebih dewasa dalam menyikapi setiap persoalan menjelang penetapan hasil oleh KPU, Jokowi berkali kali menginstruksikan agar relawannya tidak turun kejalan dan tidak menggunakan atribut yang sering digunakan Jokowi ketika kampanye.



Prabowo yang berkali kali mengatakan bahwa ia siap menerima keputusan rakyat ternyata di kemudian hari tidak mampu dibuktikan ucapannya, malah terlihat semakin inkosisten dan bunglon, ketika Prabowo berkali kali menyuruh Jokowi untuk mengatakan bahwa ia siap menerima keputusan rakyat, tapi menjelang penetapan hasil oleh KPU, Jokowi lah yang terlihat semakin dewasa menyikapi persoalan dibandingkan Prabowo yang mulai tidak siap menerima kenyataan atas keputusan rakyat dengan menolak hasil rekapitulasi KPU dan memerintahkan saksi untuk walk out dari gedung KPU. Kemudian bahkan usai 9 Juli, Prabowo terlihat berkali kali mengeluarkan emosi kepada media yang mengkritisinya dan ini berbanding terbalik dengan Jokowi yang malah mengunjungi hampir semua media masa tanpa terkecuali yang pernah mengkritisinya.



Perbedaan strategi politik antara Jokowi yang lebih mengutamakan gagasan dibandingkan Prabowo yang masih mengandalkan sosok lain ternyata menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk keluar dari kebiasaan perpolitikal di Indonesia dan juga mampu menghemat cost politik yang harus ditanggung oleh calon mau pun partai politik yang ikut koalisi tersebut, sebagai contoh politik gagasan yang dimainkan oleh Jokowi adalah ketika kampanye Jokowi lebih memilih blusukan kepasar dan Langsung menyentuh konstituen dibandingkan orasi politik di panggung yang diyakininya tidak efektif namun membutuhkan biaya yang banyak sedangkan Prabowo tetap memilih orasi panggung dalam kegiatan kampanyenya, kemudian perbedaan mencolok lagi adalah kampanye di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Prabowo mengumpulkan elit politik dan memobilisasikan massa untuk hadir ke GBK yang tentunya mengeluarkan cost politik yang sangat tinggi, kemudian juga menyewa musisi ternama Maher Zain untuk menarik massa, sedangkan Jokowi malah memulai gagasan dengan berkumpulnya musisi yang pro Jokowi untuk melakukan kampanye di GBK, hebatnya musisi musisi ternama itu tidak dibayar oleh Jokowi dan massa yang hadir pun tidak dimobilisasi oleh tim Jokowi, tapi melihat tingkat kehadiran massa di GBK antara kampanye Jokowi dan Prabowo malah lebih banyak massa Jokowi, padahal Jokowi melakukan itu dengan cost politik yang sangat rendah dan berbanding terbalik dengan Prabowo. Gagasan yang mengeluarkan cost politik rendah akan tetapi mampu menarik massa melebihi massa yang dimobilisasi itu dibuktikan oleh Jokowi sebanyak dua kali di Jakarta yaitu di Monas dan GBK.



Politikus di Indonesia perlu belajar banyak tentang gagasan politik yang dimainkan oleh Jokowi ini, agar kebiasaan yang menganggap politik itu adalah uang dapat ditinggalkan perlahan lahan.
Share: