“Politik Aneuk Mit” Partai Lokal

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Kemudian Politik juga disebut seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Sedangkan yang disebut dengan anak (Aneuk Mit) adalah seorang lelaki atau perempuan yang masih belum memiliki umur yang cukup. Jika pun akhirnya kita menggabungkan Politik Anak (Aneuk Mit) berarti kita dapat menyimpulkan bahwa sesuatu proses atau perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan cara cara tidak dewasa.

Dalam tahun tahun politik 5 tahunan ini dapat kita melihat bagaimana fenomena sesungguhnya sebuah demokrasi yang diterapkan di Indonesia, pasca reformasi demokrasi sebebas bebasnya menjadi sebuah harapan bagi masyarakat Indonesia. Seperti apa yang menjadi tuntutan para kaum intelektual 98 tersebut. Akhirnya tuntutan tersebut memang membuahkan hasil, lengsernya Soeharto sebagai Presiden membuat ruang demokrasi semakin terbuka sehingga 48 Partai Nasional ikut sebagai peserta pemilu, dimana mayoritasnya terdiri dari partai partai baru.

Setelah 7 tahun pasca reformasi terjadi di Indonesia, akhirnya sebuah perundingan yang kemudian dikenal dengan MoU Helsinky terjadi di Firlandia antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), hasil perundingan tersebut terjadilah beberapa kesepakatan yang menjadi kekhususan Aceh, diantaranya adalah Pendirian Partai Lokal.

Pada tahun 2009, pemilu pertama di Aceh setelah lahirnya MoU Helsinky akhirnya melahirkan 6 partai lokal di Aceh yaitu diantaranya Partai Rakyat Aceh, Partai Aceh, Partai Bersatu Atjeh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh, Partai Aceh Aman Seujahtera, Partai Daulat Atjeh. Meskipun akhirnya Cuma 2 partai yang memiliki kursi di DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh).

Saat ini pemilu kedua akan segera dilaksanakan, yaitu pada tanggal 09 April 2014, pada pemilu 2014 ini hanya 3 partai lokal yang akhirnya lolos dan ikut bersaing memperebutkan kursi parlemen yaitu Partai Aceh, Partai Damai Aceh dan Partai Nasional Aceh. Dua diantaranya di anggap sebagai partai baru karena tidak memenuhi ambang batas yang ditentukan pada pemilu sebelumnya.

Pada saat partai lokal hanya sisa 3 pada pemilu kedua, pertempuran yang terjadi antar partai lokal menjadi lebih hebat, pertempuran tersebut memperlihatkan bagaimana tidak dewasanya cara cara politik yang dimainkan oleh para kader atau pengurus partai lokal. Partai nasional pun akhirnya seperti penonton layar tancap, yang menonton para wong cilik bermain lawakan, meski serius tetapi sekali kali tetap mengundang tawa karena aksi konyol yang dilakukan oleh para politisi aneuk mit (anak kecil) itu.

Sejuta harapan baru yang diharapkan pada partai lokal di Aceh pasca lahirnya MoU Helsinky seperti nya akan menjadi harapan kosong, pertikaian antar partai lokal lebih dominan terlihat dari pada sebuah perubahan yang diciptakan oleh partai lokal yang saat ini menguasai legislatif dan eksekutif. Kekerasan dan pembunuhan antar masyarakat Aceh hanya karena beda partai semakin lebih sering muncul ketimbang sebuah program yang menyentuh lansung permasalahan krusial masyarakat.

Perebutan kekuasaan lebih dominan diperlihatkan dari pada memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Yang terjadi akhirnya kekecewaan masyarakat terhadap partai lokal semakin besar, kebencian menjadi bumbu bumbu diskusi warung kopi. Harapan baru pun kembali tenggelam bersama kerakusan yang diperlihatkan oleh partai lokal.

Jika saat ini kita memasuki lorong lorong di perkampungan, kita akan melihat bagaimana fenomena politik aneuk mit dimainkan oleh oknum oknum yang secara indetitas telah diketahui dan menjadi rahasia umum masyarakat. Alat alat peraga kampanye para caleg di sepanjang jalan terlihat rata rata dirusak, tapi disamping itu ada banyak alat alat peraga kampanye dari partai lokal tertentu yang tidak tersentuh dan tidak mengalami pengrusakan.


Inilah yang disebut dengan politik aneuk mit, cara politik yang tidak bisa menunjukkan sikap dewasa, politik yang tidak bisa bersaing secara sehat dan fair. Akhirnya otot menjadi kekuatan politik, bukan lagi otak yang dimainkan untuk mengatur strategi dan memainkan peran agar mampu merebut hati pemilih.
Share: