Mudahnya Menghancurkan Aceh


Dinamika politik etnis di Aceh telah membuka babak konflik baru, dan konflik ini telah menghilangkan martabat Aceh yang di anggap sebagai daerah dengan mempunyai solidaritas kesamaan persepsi dalam mempejuangkan hak-hak sebagai daerah khusus kepada pemerintah pusat. Persamaan persepsi dapat dilihat ketika konflik di Aceh terjadi,  referendum pada tahun 1999 yang pernah dilakukan di Aceh dengan menghadirkan jutaan masa salah satu bukti bahwa rakyat Aceh bersatu dalam menuntut keadilan pada pemerintah pusat.

Mengakhiri konflik Aceh dengan pemerintah pusat akhirnya terjadi pada tahun 2005 dengan kesepakatan perjanjian MOU Helsiky. Adanya perjanjian MOU Helsinky ternyata telah membuka lembaran konflik baru di Aceh, konflik tersebut bukan lagi dengan pemerintah pusat, namun konflik yang terjadi di Aceh saat ini adalah konflik antar etnis di Aceh.

Konflik antar etnis di Aceh dapat membuka mata pemerintah pusat, “mudahnya menghancurkan Aceh”. Mengapa tidak disaat-saat Aceh yang telah damai dengan pemerintah pusat. ternyata membuka lembaran konflik baru antar sesama etnis, konflik antar etnis yang terjadi Aceh tentunya menguntungkan kedaulatan pemerintah pusat.

Ketika konflik etnis semakin terbuka di Aceh, tidak akan ada harapan lagi bagi Aceh untuk mengimplementasikan sepenuhnya hasil perjanjian MOU Helsinky, secara politik Aceh semakin lemah di mata pemerintah pusat, akhirnya penjajahan Aceh kembali terjadi.

Melihat gencarnya konflik antar etnis di Aceh setelah damai sebenarnya patut dikaji lebih jauh terhadap asal muasal konflik tersebut. Pemerintah Aceh perlu mewaspadai gerakan luar dalam melakukan provokasi untuk menimbulkan konflik antar etnis, apakah konflik tersebut diciptakan secara sistematis atau memang hanya gerakan sepenuhnya dari keinginan etnis asli tersebut, jika tidak, secara perlahan-lahan aceh akan kehilangan indetitasnya dan di isi oleh para imigran non aceh.

Sepanjang sejarah, Aceh yang dikenal dengan daerah solid dalam menentang pemerintah pusat akhirnya berbanding terbalik, penentangan tersebut saat ini malah terjadi antar sesama masyarakat Aceh itu sendiri.

Mencurigai adanya gerakan-gerakan tertentu dalam melakukan manufer untuk terjadinya konflik antar etnis di Aceh pastinya tidak berlebihan, melihat sepanjang Indonesia merdeka, Aceh belum pernah kita dengar terjadinya konflik antar etnis, tapi mengapa konflik tersebut malah terjadi setelah adanya perjanjian damai antara Aceh dengan pemerintah pusat.

Adanya pemekaran terhadap provinsi Aceh dilihat dari sisi pembangunan pasti akan adanya peningkatan, melihat pengelolaan batas wilayah provinsi yang semakin kecil oleh pemerintah. Tapi kekuatan politik Aceh dalam mengimplementasikan hasil perjanjian MOU Helsinky pastinya akan semakin melemah, apalagi perbedaan tujuan dengan provinsi yang terjadi pemekaran.


Share: